Pembiayaan Macet Bebani Industri, APPI Sambut Gembira Putusan MK
Sabtu, 11 September 2021 - 23:45 WIB
loading...
Putusan MK yang baru bisa membantu menekan NPF yang selama ini sangat membebani industri pembiayaan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19 , putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 yang terbit pada 31 Agustus 2021 akan sangat membantu kelangsungan bisnis industri pembiayaan terutama untuk menekan pembiayaan macet (non performing finance/NPF).
"Ya putusan MK yang baru bisa membantu kami menekan NPF yang selama ini sangat membebani industri pembiayaan," kata Ketua Umum Asosiasi Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, Sabtu (11/9/2021).
Menurut dia, putusan MK terbaru itu memberi kejelasan atas sita kendaraan bermotor (fidusia) menjadi lebih mudah dan cepat. Pasalnya, putusan MK terkait fidusia sebelumnya (No. 18/PUU-XVII/2019) menimbulkan penafsiran bahwa setiap penyitaan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing harus selalu lewat pengadilan.
Baca juga: Harga Rumah Mewah Ini Anjlok dari Rp558 Miliar Jadi Rp66 Miliar, Kok Bisa?
Putusan MK terbaru menyatakan bahwa pengadilan hanya ditempuh jika debitor atau salah satu pihak keberatan dengan proses penyitaan. Sementara, untuk nasabah yang setuju, penyitaan bisa dilakukan tanpa harus ke meja hijau.
"Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur," tulis putusan MK poin 3.14.3.
"Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri," sambung putusan itu.
Baca juga: Uji Coba Bus Listrik, Transjakarta Gratiskan Tiket 3 Bulan
Sebelum keluar putusan MK teranyar, perusahaan pembiayaan merasa terbebani dengan proses penyitaan yang harus lewat pengadilan yang memakan waktu. Ujungnya, proses penguangan jaminan menjadi terkendala dan memunculkan NPF. "Kendaraan yang cepat disita, cepat pula diuangkan lewat lelang sehingga memperlancar arus kas perusahaan," jelas Suwandi.
Sebelumnya, pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah mengungkapkan hal yang senada. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang W. Budiawan menyatakan, bagi perusahaan pembiayaan putusan MK yang lama membuat adanya kecenderungan peningkatan rasio pembiayaan bermasalah, sebab jaminan fidusia tidak bisa langsung dieksekusi seperti sebelumnya.
“Tentunya akan pengaruhi kesehatan secara industri, kalau NPF (non performing financing) naik, maka diperlukan modal tambahan,” papar Bambang.
"Ya putusan MK yang baru bisa membantu kami menekan NPF yang selama ini sangat membebani industri pembiayaan," kata Ketua Umum Asosiasi Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, Sabtu (11/9/2021).
Menurut dia, putusan MK terbaru itu memberi kejelasan atas sita kendaraan bermotor (fidusia) menjadi lebih mudah dan cepat. Pasalnya, putusan MK terkait fidusia sebelumnya (No. 18/PUU-XVII/2019) menimbulkan penafsiran bahwa setiap penyitaan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing harus selalu lewat pengadilan.
Baca juga: Harga Rumah Mewah Ini Anjlok dari Rp558 Miliar Jadi Rp66 Miliar, Kok Bisa?
Putusan MK terbaru menyatakan bahwa pengadilan hanya ditempuh jika debitor atau salah satu pihak keberatan dengan proses penyitaan. Sementara, untuk nasabah yang setuju, penyitaan bisa dilakukan tanpa harus ke meja hijau.
"Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur," tulis putusan MK poin 3.14.3.
"Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri," sambung putusan itu.
Baca juga: Uji Coba Bus Listrik, Transjakarta Gratiskan Tiket 3 Bulan
Sebelum keluar putusan MK teranyar, perusahaan pembiayaan merasa terbebani dengan proses penyitaan yang harus lewat pengadilan yang memakan waktu. Ujungnya, proses penguangan jaminan menjadi terkendala dan memunculkan NPF. "Kendaraan yang cepat disita, cepat pula diuangkan lewat lelang sehingga memperlancar arus kas perusahaan," jelas Suwandi.
Sebelumnya, pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah mengungkapkan hal yang senada. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK Bambang W. Budiawan menyatakan, bagi perusahaan pembiayaan putusan MK yang lama membuat adanya kecenderungan peningkatan rasio pembiayaan bermasalah, sebab jaminan fidusia tidak bisa langsung dieksekusi seperti sebelumnya.
“Tentunya akan pengaruhi kesehatan secara industri, kalau NPF (non performing financing) naik, maka diperlukan modal tambahan,” papar Bambang.
(ind)
Lihat Juga :
