Staf Khusus Erick Thohir Tepis Kabar Dana CSR BUMN Dipakai Teroris
loading...
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga membantah adanya penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) atau anggaran tanggung jawab sosial perusahaan pelat merah untuk operasional terorisme. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN membantah adanya penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) atau anggaran tanggung jawab sosial perusahaan pelat merah untuk operasional terorisme . Bantahan yang disampaikan Staf Khusus Erick Thohir itu menyusul salah satu karyawan PT Kimia Farma Tbk, ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri karena diduga terlibat dalam jaringan teroris Jamaah Islamiyah (JI). Penangkapan dilakukan di Bekasi Utara, Jawa Barat.
Usai terduga diciduk, muncul isu yang beredar di sosial media bahwa karyawan tersebut menduduki posisi strategis dan memiliki akses terhadap penggunaan dana CSR. Baca Juga: Karyawan Kimia Farma Terduga Teroris, Ini Tanggapan Tim Erick Thohir
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, terduga tidak memiliki akses terhadap dana CSR Kimia Farma. Hal itu disampaikan manajemen emiten pelat merah terhadap pemegang saham.
"Dan saya juga dapat informasi dari Kimia Farma bahwa orang tersebut tidak bisa mengakses CSR, jadi tidak ada namanya CSR dipakai untuk pemakaian radikalisme di Kimia Farma gitu," ujar Arya kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).
Alokasi CSR semua perseroan, kata dia, dapat dimonitoring melalui sebuah sistem. Artinya, melalui sistem tersebut pemegang saham dapat mengetahui titik-titik lokasi penggunaan dana bantuan perusahaan tersebut. Arya menyebut, sistem ini dibuat saat Erick Thohir didapuk memimpin Kementerian BUMN sejak 2019 lalu.
"Saya perlu menjawab ada isu bahwa ada pemakaian dana CSR untuk radikalisasi dan sebagainya. Bisa kami pastikan sejak Pak Erick masuk di Kementerian BUMN, saat ini Pak Erick sudah meminta kami membuat sistem. Satu sistem untuk CSR, dengan sistem ini kami mengetahui dimana lokasi pemberian CSR, dimana titik pemberian CSR, dan untuk apa CSR tersebut diberikan, jadi untuk radikalisasi kecil kemungkinan bisa dipatahkan," ungkapnya.
Manajemen perusahaan pun melakukan kurasi secara ketat terhadap pemanfaatan CSR. Sejak awal, pemegang saham meminta pemanfaatan CSR perseroan dilakukan secara tepat sasaran.
Usai terduga diciduk, muncul isu yang beredar di sosial media bahwa karyawan tersebut menduduki posisi strategis dan memiliki akses terhadap penggunaan dana CSR. Baca Juga: Karyawan Kimia Farma Terduga Teroris, Ini Tanggapan Tim Erick Thohir
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, terduga tidak memiliki akses terhadap dana CSR Kimia Farma. Hal itu disampaikan manajemen emiten pelat merah terhadap pemegang saham.
"Dan saya juga dapat informasi dari Kimia Farma bahwa orang tersebut tidak bisa mengakses CSR, jadi tidak ada namanya CSR dipakai untuk pemakaian radikalisme di Kimia Farma gitu," ujar Arya kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).
Alokasi CSR semua perseroan, kata dia, dapat dimonitoring melalui sebuah sistem. Artinya, melalui sistem tersebut pemegang saham dapat mengetahui titik-titik lokasi penggunaan dana bantuan perusahaan tersebut. Arya menyebut, sistem ini dibuat saat Erick Thohir didapuk memimpin Kementerian BUMN sejak 2019 lalu.
"Saya perlu menjawab ada isu bahwa ada pemakaian dana CSR untuk radikalisasi dan sebagainya. Bisa kami pastikan sejak Pak Erick masuk di Kementerian BUMN, saat ini Pak Erick sudah meminta kami membuat sistem. Satu sistem untuk CSR, dengan sistem ini kami mengetahui dimana lokasi pemberian CSR, dimana titik pemberian CSR, dan untuk apa CSR tersebut diberikan, jadi untuk radikalisasi kecil kemungkinan bisa dipatahkan," ungkapnya.
Manajemen perusahaan pun melakukan kurasi secara ketat terhadap pemanfaatan CSR. Sejak awal, pemegang saham meminta pemanfaatan CSR perseroan dilakukan secara tepat sasaran.
(akr)
Lihat Juga :
