Ekonom: Wacana Pajak sembako Ciderai Rasa Keadilan
Rabu, 15 September 2021 - 14:32 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Berly, jika pajak sampai pada beras medium, maka dampaknya justru bisa lebih buruk. Karena harga makanan merupakan bagian penting dari garis kemiskinan. Kalau harga sembako naik, otomatis kemiskinan juga akan naik.
Baca Juga: Buwas Laporkan Adhyaksa Dault ke Bareskrim Terkait Dugaan Pengelolaan Pom Bensin
"Di 3 negara tetangga kita, itu seragam bahkan semuanya, sembako itu tidak masuk, misal di Malaysia, unprocessed food, vegetable yang masuk sebagian sembako itu tidak dikenakan sales/value added tax (PPN), di Thailand juga basic groceries, kira-kira sama lah, kemudian di Fillipina juga food product, raw and cooked food products, meet, fruits, vegetable, juga tidak dikenakan PPN," paparnya.
Kenaikan harga sembako ini disebutnya justru nakan memberatkan rakyat dan menaikkan angka kemiskinan. Wajib PPn di setiap level tata niaga juga masih menjadi persoalan. Berly menyebut bagaimana untuk petani, pengepul, dan pengecer sembako yang tidak punya NPWP, karena baru hanya ada 35% masyarakat yang memiliki NPWP.
"Justru mengganggu kesejahteraan dan stabilitas sosial, karena baru 35% masyarakat yang punya NPWP. Kalau restoran itu kan sudah rapi ya, punya pembukuan, tapi kalau petani suruh bayar gimana? Nah ini yang perlu disiapkan," lanjutnya.
Baca Juga: Buwas Laporkan Adhyaksa Dault ke Bareskrim Terkait Dugaan Pengelolaan Pom Bensin
"Di 3 negara tetangga kita, itu seragam bahkan semuanya, sembako itu tidak masuk, misal di Malaysia, unprocessed food, vegetable yang masuk sebagian sembako itu tidak dikenakan sales/value added tax (PPN), di Thailand juga basic groceries, kira-kira sama lah, kemudian di Fillipina juga food product, raw and cooked food products, meet, fruits, vegetable, juga tidak dikenakan PPN," paparnya.
Kenaikan harga sembako ini disebutnya justru nakan memberatkan rakyat dan menaikkan angka kemiskinan. Wajib PPn di setiap level tata niaga juga masih menjadi persoalan. Berly menyebut bagaimana untuk petani, pengepul, dan pengecer sembako yang tidak punya NPWP, karena baru hanya ada 35% masyarakat yang memiliki NPWP.
"Justru mengganggu kesejahteraan dan stabilitas sosial, karena baru 35% masyarakat yang punya NPWP. Kalau restoran itu kan sudah rapi ya, punya pembukuan, tapi kalau petani suruh bayar gimana? Nah ini yang perlu disiapkan," lanjutnya.
(fai)
Lihat Juga :
