Ekonom: Wacana Pajak sembako Ciderai Rasa Keadilan
Rabu, 15 September 2021 - 14:32 WIB
loading...
Wacana pajak sejumlah bahan pokok yang kembali dilontarkan pemerintah dinilai tidak tepat dalam kondisi penuh tekanan akibat pandemi saat ini. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memberikan sejumlah catatan terkait wacana pemerintah untuk menarik pajak kebutuhan pokok masyarakat. Direktur Riset Indef Berly Martawardaya Berly menegaskan, pungutan pajak terhadap bahan pokok tak tepat di tengah tekanan yang dialami masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Dia juga membandingkan wacana itu dengan langkah pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perpu) No. 1/2020 yang memutuskan untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Korporasi dari 25% menjadi 20% yang akan dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Wacana Pajak Sembako di Tengah Pandemi Covid-19 Dinilai Tidak Tepat
"Di samping pemungutan pajak terhadap barang konsumsi masyarakat luas, ada badan dan korporasi yang justru mendapat pengampunan pajak untuk bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19," ujarnya pada diskusi publik secara daring, Selasa (14/9/2021).
Relaksasi perpajakan yang diterima oleh banyak perusahaan menurutnya membuat kebijakan penarikan pajak terhadap bahan pokok ini mencederai sisi keadilan. "Dari sisi keadilan ini bermasalah, karena pajak untuk perusahaan diturunkan, yang tadinya 25% menjadi 22% lalu akan menjadi 20%, jadi secara defacto petani akan mensubsidi perusahan-perusahan besar yang dimana seharusnya sebaliknya yang terjadi, yang kuat seharusnya membantu yang miskin," tegas Berly.
Kalaupun pemerintah tetap akan merealisasikan wacana pajak sembako tersebut, Berly menegaskan bahwa kategori barang yang kena pajak pun harus diperjelas dulu arahnya sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
"Kategori sembakonya apa, ini yang perlu diperjelas, sehingga masyarakat tidak menjadi khawatir dan bertanya-tanya. Misalnya dari beras, itu ada beras umum ada beras khusus, beras khusus itu beras untuk kesehatan, beras organik, beras indikasi geografis, dan beras dari luar negeri, nah yang mana nih rencananya yang dikenakan PPN? Ini harus jelas," ujar Berly.
Dia juga membandingkan wacana itu dengan langkah pemerintah yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(Perpu) No. 1/2020 yang memutuskan untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Korporasi dari 25% menjadi 20% yang akan dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Wacana Pajak Sembako di Tengah Pandemi Covid-19 Dinilai Tidak Tepat
"Di samping pemungutan pajak terhadap barang konsumsi masyarakat luas, ada badan dan korporasi yang justru mendapat pengampunan pajak untuk bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19," ujarnya pada diskusi publik secara daring, Selasa (14/9/2021).
Relaksasi perpajakan yang diterima oleh banyak perusahaan menurutnya membuat kebijakan penarikan pajak terhadap bahan pokok ini mencederai sisi keadilan. "Dari sisi keadilan ini bermasalah, karena pajak untuk perusahaan diturunkan, yang tadinya 25% menjadi 22% lalu akan menjadi 20%, jadi secara defacto petani akan mensubsidi perusahan-perusahan besar yang dimana seharusnya sebaliknya yang terjadi, yang kuat seharusnya membantu yang miskin," tegas Berly.
Kalaupun pemerintah tetap akan merealisasikan wacana pajak sembako tersebut, Berly menegaskan bahwa kategori barang yang kena pajak pun harus diperjelas dulu arahnya sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
"Kategori sembakonya apa, ini yang perlu diperjelas, sehingga masyarakat tidak menjadi khawatir dan bertanya-tanya. Misalnya dari beras, itu ada beras umum ada beras khusus, beras khusus itu beras untuk kesehatan, beras organik, beras indikasi geografis, dan beras dari luar negeri, nah yang mana nih rencananya yang dikenakan PPN? Ini harus jelas," ujar Berly.
Lihat Juga :
