Demi Bansos, Ada Kabar Kurang Sedap Soal Tukin & Gaji PNS

JAKARTA - Pemerintah harus mencari cara agar Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetap sehat di tengah menutupi beban tinggi untuk perlindungan sosial akibat terdampak pandemi Covid-19 . Alhasil anggaran yang tidak prioritas dikorbankan demi penanganan Covid-19.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan sejumlah pos anggaran yang dikorbankan untuk perlindungan sosial yakni tunjangan kinerja dan gaji ke-13 PNS. Tukin tidak diberikan pemerintah kepada PNS saat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 pada 2021-2022.

"Terjadi refocusing bahkan hingga empat kali. Karena kita memang menggunakan APBN secara sangat fleksibel, responsif namun akuntabel untuk mendorong pemulihan ekonomi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dari acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah, Sabtu (18/9/2021).



Dia mengungkapkan, refocusing APBN yang dilakukan pemerintah, terutama untuk percepatan realisasi program perlindungan sosial dari pemerintah yang mencakup Program Bantuan Sosial Tunai yang didistribusikan oleh Pos Indonesia, serta program Keluarga Harapan (PHK), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), bahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pedagang kaki lima dan pemilik warung makan.

Menkeu menyampaikan apresiasi kepada seluruh K/L dan Pemda yang terus melakukan penyesuaian anggaran guna penanganan Covid tanpa meninggalkan integritas dan tata kelola yang baik. Sri Mulyani juga mengapresiasi seluruh menteri, pimpinan lembaga, serta pimpinan pemda yang telah menjadi partner bagi Kementerian Keuangan untuk terus menjaga tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

"Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang terus menjaga keuangan negara untuk menghadapi situasi yang terus berubah. Belajar dari Tahun 2020, kita akan mengelola tahun 2021 Insya Allah dengan lebih baik meskipun kondisi dan situasinya tidak selalu lebih mudah," ujar Sri Mulyani.



Dia berharap APBN dan APBD bisa menjadi motor penggerak untuk memulihkan ekonomi dalam upaya menjaga kepercayaan publik. Menkeu juga menyampaikan bahwa segala kebijakan Pemerintah dalam hal pengalokasian dan penggunaan anggaran guna penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di semua K/L, dan Pemda memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk bersama-sama menggunakan instrumen keuangan negara secara fleksibel, dinamis, responsif, namun tetap akuntabel dan transparan.