DPR Minta Pemerintah Buka Kanal Aduan Bantuan Subsidi Upah
Jum'at, 24 September 2021 - 14:46 WIB
loading...
DPR berharap pemerintah membuka kanal pengaduan terkait penyaluran bantuan subsidi upah. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS Kurniasih Mufidayati meminta Kementerian Tenaga Kerja ( Kemnaker ) membuka layanan pusat pengaduan terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) para pekerja. Pasalnya, anggota Komisi IX itu mengaku mendapat banyak aduan masyarakat terkait penyaluran BSU khususnya pada tahap III.
"Aduannya banyak sekali, saya kita aduan ini juga sudah sampai di Kemnaker. Sebab itu, perlu ada layanan aduan yang responsif dan memberikan solusi cepat dari banyaknya aduan soal BSU termin III ini," ujar Mufida dalam keterangan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (24/9/2021).
Baca Juga: Menaker Ida Pastikan Penyaluran BSU tidak Ada Pemotongan Sepersenpun
Menurutnya aduan yang diterima terkait kendala belum cairnya bantuan meski sebelumnya sudah terdaftar. Mufida juga menyarankan Kemenaker membuat semacam Frequently Asked Questions (FAQ) dari banyaknya aduan yang masuk dan mensosialisasikan secara masif kepada pekerja penerima BSU.
Dia menambahkan, setiap kampanye yang dilakukan soal BSU di media sosial, banyak komentar negatif terkait persoalan BSU dan pencairan BSU oleh pekerja. Berangkat dari hal tersebut Mufida menyarankan kepada Kemnaker khususnya untuk membuat saluran pengaduan.
"Aduannya banyak sekali, saya kita aduan ini juga sudah sampai di Kemnaker. Sebab itu, perlu ada layanan aduan yang responsif dan memberikan solusi cepat dari banyaknya aduan soal BSU termin III ini," ujar Mufida dalam keterangan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (24/9/2021).
Baca Juga: Menaker Ida Pastikan Penyaluran BSU tidak Ada Pemotongan Sepersenpun
Menurutnya aduan yang diterima terkait kendala belum cairnya bantuan meski sebelumnya sudah terdaftar. Mufida juga menyarankan Kemenaker membuat semacam Frequently Asked Questions (FAQ) dari banyaknya aduan yang masuk dan mensosialisasikan secara masif kepada pekerja penerima BSU.
Dia menambahkan, setiap kampanye yang dilakukan soal BSU di media sosial, banyak komentar negatif terkait persoalan BSU dan pencairan BSU oleh pekerja. Berangkat dari hal tersebut Mufida menyarankan kepada Kemnaker khususnya untuk membuat saluran pengaduan.
Lihat Juga :
