Faisal Basri: Pandemi Jadi Alibi Tutupi Kerugian Kelalaian Operasional BUMN

JAKARTA - Ekonom Faisal Basri menilai kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional hanya bersifat bisnis semata dan tidak berkaitan dengan pandemi Covid-19. Bahkan, menurutnya mayoritas isi kebijakan pemerintah hanya menggunakan pandemi sebagai alibi untuk menutupi kerugian akibat kelalaian operasional.

"Total ada Rp152 triliun mengalir ke BUMN untuk suntikan PMN, dana kompensasi, dan dana talangan Investasi. Ini tidak ada kaitannya dengan pandemi tapi sekadar menutupi salah kelola. Terlalu banyak politik kepentingan di sana, harusnya DPR bisa kritis soal anggaran," ujar Faisal dalam diskusi virtual yang digelar oleh KAHMIPreneur di Jakarta, Senin (1/6/2020).

(Baca Juga: Suntik 12 BUMN Rp104,38 Triliun, Sri Mulyani Minta BPKP hingga KPK Awasi)

Faisal memaparkan, pemerintah menggelontorkan total stimulus Rp152,15 triliun untuk BUMN. Sebanyak Rp25,27 triliun dikucurkan untuk lima perusahaan pelat merah dalam bentuk dana PMN yakni untuk PLN, Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Permodalan Nasional Madani, dan Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Sedangkan Rp94,2 triliun lainnya diberikan sebagai bentuk pembayaran kompensasi untuk Pertamina, PLN, dan Bulog. Selanjutnya, dana talangan investasi senilai Rp32,6 triliun diberikan kepada Bulog, Garuda Indonesia, PTPN, Kereta Api Indonesia, Krakatau Steel, dan Perum Perumnas.

"Dana kompensasi sifatnya tidak memiliki komitmen dalam APBN. Hasilnya penggantian kerugian ke Pertamina dan PLN terbata-bata. Saya khawatir nanti di Indonesia juga akan terjadi kerusuhan sosial seperti sekarang terjadi di AS. Ini akibat bila kekuasaan negara mendominasi," tandasnya.