Kurang Perhatian, Jadi Tantangan Garap EBT RI
loading...
Presiden Joko Widodo melihat salah satu turbin saat meresmikan Pembangkit Listirk Tenaga Bayu (PLTB), di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (02/7/2018). FOTO/SINDOnews/Mamam Sukirman
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah 23% di 2025. Namun demikian realisasi hingga akhir 2020 baru mencapai sekitar 14%.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan tantangan menggarap EBT perlunya perhatian serius oleh seluruh pemangku kepentingan dan stakehloders terkait. Pasalnya pengembangan EBT kurang diperhatikan serta perlu didorong tarif yang lebih murah.
Dengan harga yang lebih murah, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) lebih cepat mendorong target 23% bauran EBT pada 2025 dibarengi dengan program pengurangan emisi karbon lainnya.
"Seperti Cofiring PLTU dengan Biomassa, tetap memperhatikan lingkungan untuk ketersediaan feedstock," ujarnya pada Webinar Diseminasi RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030, Selasa (5/10/2021).
Dia mengungkapkan untuk meningkatkan penetrasi EBT yang lokasi sumber energinya jauh dari pusat demand listrik, maka pemerintah mendorong pengembangan interkoneksi ketenagalistrikan dalam pulau maupun antarpulau.
Pada tahun 2024 diharapkan interkoneksi di dalam Pulau Kalimantan dan Sulawesi sudah terwujud sebagai bagian dari rencana Pemerintah untuk interkoneksi seluruh pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
"Selanjutnya dilakukan kajian untuk interkoneksi antar-pulau yang disebut dengan Super Grid yang menghubungkan antar pulau besar di Indonesia. Dalam hal ini, selain meningkatkan keandalan juga dapat mengatasi adanya over supply di suatu sistem besar," tuturnya.
Pemerintah juga terus berupaya agar seluruh desa di daerah 3T dapat memperoleh akses listrik untuk mendukung target Rasio Elektrifikasi 100% pada tahun 2022. Masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pasang baru daya listrik juga menjadi perhatian pemerintah. Direncanakan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 80.000 sambungan dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) melalui anggaran APBN yang direncanakan Kementerian ESDM.
"Untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dan penyaluran tenaga listrik bagi masyarakat perdesaan di 3T yang selama ini dilayani oleh pembangkit listrik diesel, pemerintah mendorong Program Dedieselisasi melalui penggantian PLTD dengan Pembangkit EBT sesuai dengan potensi energi terbarukan setempat. Selain itu, Pemerintah juga mendorong Program PLTS Rooftop dalam rangka meningkatkan peran serta konsumen dalam penggunaan energi bersih," jelasnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan tantangan menggarap EBT perlunya perhatian serius oleh seluruh pemangku kepentingan dan stakehloders terkait. Pasalnya pengembangan EBT kurang diperhatikan serta perlu didorong tarif yang lebih murah.
Dengan harga yang lebih murah, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) lebih cepat mendorong target 23% bauran EBT pada 2025 dibarengi dengan program pengurangan emisi karbon lainnya.
"Seperti Cofiring PLTU dengan Biomassa, tetap memperhatikan lingkungan untuk ketersediaan feedstock," ujarnya pada Webinar Diseminasi RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030, Selasa (5/10/2021).
Dia mengungkapkan untuk meningkatkan penetrasi EBT yang lokasi sumber energinya jauh dari pusat demand listrik, maka pemerintah mendorong pengembangan interkoneksi ketenagalistrikan dalam pulau maupun antarpulau.
Pada tahun 2024 diharapkan interkoneksi di dalam Pulau Kalimantan dan Sulawesi sudah terwujud sebagai bagian dari rencana Pemerintah untuk interkoneksi seluruh pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
"Selanjutnya dilakukan kajian untuk interkoneksi antar-pulau yang disebut dengan Super Grid yang menghubungkan antar pulau besar di Indonesia. Dalam hal ini, selain meningkatkan keandalan juga dapat mengatasi adanya over supply di suatu sistem besar," tuturnya.
Pemerintah juga terus berupaya agar seluruh desa di daerah 3T dapat memperoleh akses listrik untuk mendukung target Rasio Elektrifikasi 100% pada tahun 2022. Masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pasang baru daya listrik juga menjadi perhatian pemerintah. Direncanakan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 80.000 sambungan dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) melalui anggaran APBN yang direncanakan Kementerian ESDM.
"Untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dan penyaluran tenaga listrik bagi masyarakat perdesaan di 3T yang selama ini dilayani oleh pembangkit listrik diesel, pemerintah mendorong Program Dedieselisasi melalui penggantian PLTD dengan Pembangkit EBT sesuai dengan potensi energi terbarukan setempat. Selain itu, Pemerintah juga mendorong Program PLTS Rooftop dalam rangka meningkatkan peran serta konsumen dalam penggunaan energi bersih," jelasnya.
(nng)
Explore More