Kadin Sebut Pembiayaan Perumahan Perlu Solusi dan Formula Khusus
Selasa, 12 Oktober 2021 - 23:39 WIB
loading...
Ilustrasi perumahan. Foto/Dok SINDOphoto/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Budiarsa Sastrawinata mengatakan, pembiayaan perumahan masih menjadi isu yang harus dicarikan solusi terbaik.
Oleh karena itu, perlu adanya formula khusus untuk memeriksa instrumen pembiayaan dari berbagai pelaku baik di sektor publik maupun swasta untuk mendanai perumahan yang terjangkau.
Budiarsa dalam paparannya pada konferensi pers Indonesia Housing Forum 2021, Senin (11/10/2021), menyoroti hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut dia, hingga saat ini kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan masih cukup tinggi.
“Hunian atau perumahan merupakan bagian dari sebuah industri besar properti sehingga permasalahan yang dihadapi menjadi sangat kompleks,” kata Budiarsa, dikutip Selasa (12/10/2021).
Baca juga: Rogoh Kocek Rp200 Miliar, Pemerintah Siap Bangun 20 Rusun di Jabar
Sehubungan dengan ini, dia mengatakan bahwasanya Kadin ingin membangun ekosistem yang baik untuk industri properti, khususnya hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pasalnya, dia menilai hal-hal menyangkut perumahan rakyat seperti pengadaan tanah sampai perencanaan, perizinan, dan pembiayaan masih bisa terus digenjot lebih maksimal lagi.
"Kami sebagai Kadin terus akan mengupayakan setiap tahap dari kegiatan pengadaan perumahan. Tentu yang harus kita perhatikan kegiatan mana saja yang bisa meningkatkan pelaksanaan pengadaan perumahan yang layak pada umumnya," ujarnya.
Di samping itu, dia memaparkan bahwasanya di Indonesia masih terdapat backlog perumahan yang besar atau kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan masih cukup tinggi, terutama untuk MBR.
Maka dari itu, Budiarsa bilang, MBR ini harus mendapat perhatian lebih, bukan hanya dari segi supply tapi juga demand, salah satunya kemampuan masyarakat dalam hal pembiayaan.
"Kita semua menyadari bahwa kita masih mempunyai backlog perumahan yang besar, yang perlu dikejar dari tahun ke tahun. Sehingga kemampuan masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak bisa ditingkatkan," sambungnya.
Baca juga: Polisi Singapura Siap Bongkar Kejahatan dengan Dukungan 90 Ribu CCTV
Budiarsa berpendapat, saat ini adalah momentum yang tepat untuk menyuarakan visi baru untuk kawasan dan hunian yang lebih inklusif dan berkelanjutan, juga memperkuat komitmen terhadap SDGs dan perubahan iklim ke dalam prioritas nasional dan daerah.
“Industri properti mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Karena dari industri ini akan melibatkan lebih dari 170 jenis industri lainnya. Sehingga jika industri properti ini bergerak, maka 170 jenis industri itu juga akan bergerak,” tutupnya.
Oleh karena itu, perlu adanya formula khusus untuk memeriksa instrumen pembiayaan dari berbagai pelaku baik di sektor publik maupun swasta untuk mendanai perumahan yang terjangkau.
Budiarsa dalam paparannya pada konferensi pers Indonesia Housing Forum 2021, Senin (11/10/2021), menyoroti hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut dia, hingga saat ini kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan masih cukup tinggi.
“Hunian atau perumahan merupakan bagian dari sebuah industri besar properti sehingga permasalahan yang dihadapi menjadi sangat kompleks,” kata Budiarsa, dikutip Selasa (12/10/2021).
Baca juga: Rogoh Kocek Rp200 Miliar, Pemerintah Siap Bangun 20 Rusun di Jabar
Sehubungan dengan ini, dia mengatakan bahwasanya Kadin ingin membangun ekosistem yang baik untuk industri properti, khususnya hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pasalnya, dia menilai hal-hal menyangkut perumahan rakyat seperti pengadaan tanah sampai perencanaan, perizinan, dan pembiayaan masih bisa terus digenjot lebih maksimal lagi.
"Kami sebagai Kadin terus akan mengupayakan setiap tahap dari kegiatan pengadaan perumahan. Tentu yang harus kita perhatikan kegiatan mana saja yang bisa meningkatkan pelaksanaan pengadaan perumahan yang layak pada umumnya," ujarnya.
Di samping itu, dia memaparkan bahwasanya di Indonesia masih terdapat backlog perumahan yang besar atau kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan masih cukup tinggi, terutama untuk MBR.
Maka dari itu, Budiarsa bilang, MBR ini harus mendapat perhatian lebih, bukan hanya dari segi supply tapi juga demand, salah satunya kemampuan masyarakat dalam hal pembiayaan.
"Kita semua menyadari bahwa kita masih mempunyai backlog perumahan yang besar, yang perlu dikejar dari tahun ke tahun. Sehingga kemampuan masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak bisa ditingkatkan," sambungnya.
Baca juga: Polisi Singapura Siap Bongkar Kejahatan dengan Dukungan 90 Ribu CCTV
Budiarsa berpendapat, saat ini adalah momentum yang tepat untuk menyuarakan visi baru untuk kawasan dan hunian yang lebih inklusif dan berkelanjutan, juga memperkuat komitmen terhadap SDGs dan perubahan iklim ke dalam prioritas nasional dan daerah.
“Industri properti mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perekonomian di Indonesia. Karena dari industri ini akan melibatkan lebih dari 170 jenis industri lainnya. Sehingga jika industri properti ini bergerak, maka 170 jenis industri itu juga akan bergerak,” tutupnya.
(ind)
Lihat Juga :
