Anggaran Capai Rp1.500 Triliun, Tapi Pengentasan Kemiskinan Belum Merata

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyoroti soal belum meratanya program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat miskin. Pihaknya meminta agar program penanggulangan kemiskinan terus dioptimalkan.

"Konvergensi program penanggulangan kemiskinan ekstrem di kementerian/lembaga dan daerah segera dikonvergensikan," tutur Kiai Maruf seperti dikutip melalui pernyataan resmi, Rabu (13/10/2021).



Konvergensi yang dimaksudkan ialah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak. Dia juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk mendukung berbagai program penanggulangan kemiskinan jumlahnya cukup besar yakni mencapai lebih dari Rp.500 triliun. "Tantangan utamanya adalah memastikan program sampai kepada masyarakat miskin ekstrem," kata dia.

Seperti di Maluku terdapat lima kabupaten yang merupakan kantong-kantong kemiskinan ekstrem yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.

"Tantangan terbesaradalah bagaimana memastikan seluruh program baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang ada di lima wilayah kabupaten prioritas tersebut," tandasnya.

Ia pun mengapresiasi program-program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem. Diantaranya Rumah Basudara Sejahtera dan Manggurebe Bangun Desa.

"Saya memandang program Rumah Basudara Sejahtera dan Manggurebe Bangun Desa” maupun program inovasi lainnya sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem yang saya sampaikan sebelumnya," tuturnya.



Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa di sisa waktu tiga bulan tahun 2021, pemerintah memberikan program tambahan yakni Program Sembako dan BLT-Desa. Dia pun meminta agar perbaikan data penerima manfaat terus diperbaiki.

"Untuk program Sembako, kita memiliki DTKS sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial, serta daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa," ungkapnya.