Kinerja APBN di Sulsel Triwulan III: Realisasi Pendapatan Tumbuh, Belanja Turun
Jum'at, 15 Oktober 2021 - 16:34 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, upaya pemerintah dalam menanggulangi penambahan jumlah pengangguran dilaksanakan dalam bentuk Padat Karya di beberapa Kementerian yang tergabung dalam Klaster Program Prioritas. Jumlah anggaran yang telah terealisasi di klaster Program Prioritas mencapai Rp992,82 miliar. Sedangkan di klaster Kesehatan, penyaluran mencapai Rp930,41 miliar berupa klaim Covid-19 dari 101 RS, iuran JKN, dan penanganan Covid-19 pada DIPA Satker.
Sedangkan, dalam rangka pemberdayaan UMKM pemerintah telah menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (Umi). Sampai dengan bulan September 2021 KUR yang telah disalurkan sebanyak Rp10,69 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 312.325.
"Jika dibandingkan tahun 2020, penyaluran KUR tumbuh 46,48% sedangkan debitur mengalami peningkatan 26,89%. Sementara itu penyaluran UMi telah mencapai Rp136,47 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 36.323. Penyaluran UMi mengalami penurunan sebanyak 27,59% dibanding penyaluran tahun 2020," ujarnya.
Selanjutnya, di sektor perpajakan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor-sektor terdampak pandemi Covid-19, Syaiful memybutkan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya pemberian insentif pajak.
Tak hanya itu, lanjut Syaiful, sebagai dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM, pemerintah juga meluncurkan Program Keringanan Utang dalam upaya memulihkan ekonomi nasional untuk meredakan beban debitur kecil yang terdampak pandemi Covid-19, sekaligus mempercepat penyelesaian Piutang Negara pada instansi pemerintah.
Diketahui, Program Keringanan Utang ditujukan kepada para pelaku UMKM, debitur Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), dan perorangan atau badan hukum/badan usaha yang memiliki utang pada instansi pemerintah.
Sebanyak 1.832 BKPN senilai total Rp42,45 miliar dan 1.060 surat pemberitahuan kepada debitur telah direalisasikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.
Baca Juga: SSIC 2021 Diharap Lahirkan Inovasi Ekspor Dongkrak Ekonomi Sulsel
Penerima crash program keringanan utang di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat antara lain 950 mahasiswa dengan nilai utang total Rp2,50 miliar, 454 Pasien RS dengan nilai utang total Rp7,99 miliar, 149 UKM dengan nilai utang total Rp7,34 miliar dan 69 Koperasi dengan nilai utang total Rp15,95 miliar. Capaian Program Keringanan Utang dengan jumlah persetujuan crash program yang ditetapkan sebanyak 67 persetujuan dan nilai total Rp6,41 miliar.
"Kanwil DJPb Sulsel dalam rangka dukungan pelaksanaan program PEN, mengupayakan optimalisasi penerimaan dan mendorong pertumbuhan ekspor daerah serta pemberdayaan UKM, pelaksanaan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Soppeng, penerapan Nasional Logistik Ekosistem untuk menurunkan logistic cost dan meningkatkan layanan publik melalui janji layanan serta pembentukan WBBM," pungkas Syaiful.
Sedangkan, dalam rangka pemberdayaan UMKM pemerintah telah menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (Umi). Sampai dengan bulan September 2021 KUR yang telah disalurkan sebanyak Rp10,69 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 312.325.
"Jika dibandingkan tahun 2020, penyaluran KUR tumbuh 46,48% sedangkan debitur mengalami peningkatan 26,89%. Sementara itu penyaluran UMi telah mencapai Rp136,47 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 36.323. Penyaluran UMi mengalami penurunan sebanyak 27,59% dibanding penyaluran tahun 2020," ujarnya.
Selanjutnya, di sektor perpajakan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan produktivitas sektor-sektor terdampak pandemi Covid-19, Syaiful memybutkan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya pemberian insentif pajak.
Tak hanya itu, lanjut Syaiful, sebagai dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM, pemerintah juga meluncurkan Program Keringanan Utang dalam upaya memulihkan ekonomi nasional untuk meredakan beban debitur kecil yang terdampak pandemi Covid-19, sekaligus mempercepat penyelesaian Piutang Negara pada instansi pemerintah.
Diketahui, Program Keringanan Utang ditujukan kepada para pelaku UMKM, debitur Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), dan perorangan atau badan hukum/badan usaha yang memiliki utang pada instansi pemerintah.
Sebanyak 1.832 BKPN senilai total Rp42,45 miliar dan 1.060 surat pemberitahuan kepada debitur telah direalisasikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat.
Baca Juga: SSIC 2021 Diharap Lahirkan Inovasi Ekspor Dongkrak Ekonomi Sulsel
Penerima crash program keringanan utang di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat antara lain 950 mahasiswa dengan nilai utang total Rp2,50 miliar, 454 Pasien RS dengan nilai utang total Rp7,99 miliar, 149 UKM dengan nilai utang total Rp7,34 miliar dan 69 Koperasi dengan nilai utang total Rp15,95 miliar. Capaian Program Keringanan Utang dengan jumlah persetujuan crash program yang ditetapkan sebanyak 67 persetujuan dan nilai total Rp6,41 miliar.
"Kanwil DJPb Sulsel dalam rangka dukungan pelaksanaan program PEN, mengupayakan optimalisasi penerimaan dan mendorong pertumbuhan ekspor daerah serta pemberdayaan UKM, pelaksanaan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Soppeng, penerapan Nasional Logistik Ekosistem untuk menurunkan logistic cost dan meningkatkan layanan publik melalui janji layanan serta pembentukan WBBM," pungkas Syaiful.
(tri)
Lihat Juga :
