Utang Diam-diam dari China Senilai Rp266 Triliun Berpotensi Gagal Bayar
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 10:30 WIB
loading...
Pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung disebut-sebut berasal dari utang sembunyi-sembunyi. Foto/Ilustrasi
A
A
A
SEMARANG - Laporan lembaga riset Amerika Serikat (AS) AidData ihwal " utang tersembunyi" atau diam-diam Indonesia dari China senilai USD17,28 miliar atau setara Rp266 triliun menjadi sorotan sejumlah pihak. Konon, utang tersebut tidak dikategorikan sebagai pinjaman pemerintah.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang sebesar Rp266 itu triliun berasal dari skema business to business (B to B) BUMN, special purpose vehicle (SPV), perusahaan patungan, hingga swasta. Artinya, pinjaman tersebut menjadi tanggung jawab pihak terkait dan bukan pemerintah.
Baca juga: Heboh Utang Tersembunyi dari China, Stafsus Sri Mulyani Angkat Bicara
Meski begitu, Kemenkeu tidak menapikan jika pinjaman itu wanprestasi maka akan beresiko kepada keuangan pemerintah. Dari laporan AidData, terjadi kenaikan utang berbentuk hidden debt di negara yang menjalin kerja sama proyek infrastruktur dengan China.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai hidden debt merupakan utang yang tidak transparan atau tak dilaporkan sebagai utang pemerintah, karena melalui skema yang rumit, seperti pembentukan joint venture hingga SPV atau perusahaan cangkang yang melibatkan entitas perusahaan negara. Bahkan, pengawasan hidden debt BUMN tergolong rumit.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang sebesar Rp266 itu triliun berasal dari skema business to business (B to B) BUMN, special purpose vehicle (SPV), perusahaan patungan, hingga swasta. Artinya, pinjaman tersebut menjadi tanggung jawab pihak terkait dan bukan pemerintah.
Baca juga: Heboh Utang Tersembunyi dari China, Stafsus Sri Mulyani Angkat Bicara
Meski begitu, Kemenkeu tidak menapikan jika pinjaman itu wanprestasi maka akan beresiko kepada keuangan pemerintah. Dari laporan AidData, terjadi kenaikan utang berbentuk hidden debt di negara yang menjalin kerja sama proyek infrastruktur dengan China.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai hidden debt merupakan utang yang tidak transparan atau tak dilaporkan sebagai utang pemerintah, karena melalui skema yang rumit, seperti pembentukan joint venture hingga SPV atau perusahaan cangkang yang melibatkan entitas perusahaan negara. Bahkan, pengawasan hidden debt BUMN tergolong rumit.
Lihat Juga :
