Heboh Utang Tersembunyi dari China, Stafsus Sri Mulyani Angkat Bicara
Jum'at, 15 Oktober 2021 - 17:22 WIB
loading...
Kemenkeu menegaskan, semua ULN yang masuk ke Indonesia tercatat dalam SULNI yang dapat diakses publik. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan bidang Komunikasi Yustinus Prastowo membeberkan terkait isu 'hidden debt' atau utang tersembunyi dari China versi AidData.
Melalui laman media sosial Twitter, dia pun menjelaskan duduk perkara informasi yang menurutnya disampaikan kurang tepat terkait utang yang dikaitkan dengan pemerintah.
“Supaya jelas, saya klarifikasi sejak awal. Hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan, melainkan utang nonpemerintah tapi jika wanprestasi berisiko nyrempet pemerintah. Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi,” kata Yustinus dalam thread akun twitter pribadinya, dikutip Jumat (15/10/2021).
Baca juga: Utang Luar Negeri Pemerintah Naik: Tembus Rp2.946,5 Triliun
Dirinya menyebut utang yang dihasilkan dari skema Business to Business (B-to-B) yang dilakukan dengan BUMN, bank milik negara, Special Purpose Vehicle, perusahaan patungan dan swasta. Dia menegaskan, utang BUMN tidak tercatat sebagai utang pemerintah dan bukan bagian dari utang yang dikelola pemerintah.
Melalui laman media sosial Twitter, dia pun menjelaskan duduk perkara informasi yang menurutnya disampaikan kurang tepat terkait utang yang dikaitkan dengan pemerintah.
“Supaya jelas, saya klarifikasi sejak awal. Hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan, melainkan utang nonpemerintah tapi jika wanprestasi berisiko nyrempet pemerintah. Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi,” kata Yustinus dalam thread akun twitter pribadinya, dikutip Jumat (15/10/2021).
Baca juga: Utang Luar Negeri Pemerintah Naik: Tembus Rp2.946,5 Triliun
Dirinya menyebut utang yang dihasilkan dari skema Business to Business (B-to-B) yang dilakukan dengan BUMN, bank milik negara, Special Purpose Vehicle, perusahaan patungan dan swasta. Dia menegaskan, utang BUMN tidak tercatat sebagai utang pemerintah dan bukan bagian dari utang yang dikelola pemerintah.
Lihat Juga :
