Pemberian Bansos hingga BLT Desa Akan Diperpanjang hingga Desember 2020
loading...
Pemerintah akan tetap memberikan bantuan sosial (bansos) hingga BLT Desa kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga akhir tahun 2020. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga akhir tahun 2020. Adapun bantuan tersebut diberikan untuk menopang daya beli masyarakat yang merosot akibat banyak faktor.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran yang disiapkan pemerintah dalam program PEN sebesar Rp178,9 triliun yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Diskon dan Gratis Listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, bansos Jabodetabek dan non Jabodetabek dan Kartu Prakerja.
"Untuk bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako, pertama, bansos ini diperpanjang sampai Desember 2020, jadi untuk bansos Jabodetabek sekarang akan sampai desember, namun mulai juli hingga desember manfaatnya akan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (3/6/2020).
( )
Dia melanjutkan untuk penerima bantuan dari non Jabodetabek sebesar 9 juta orang juga akan diperpanjang pemberian bantuannya hingga Desember. Namun, pada periode Juli-Desember nilai manfaatnya juga mengalami penurunan dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan.
"Presiden juga memutuskan penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non cash. Akan dilakukan transfer ke nama dana akun mereka sesuai dengan data di Kemensos atau kerja sama dengan Pemda," kata dia.
Untuk BLT Dana Desa yang ada saat ini juga akan diperpanjang hingga September 2020. Namun pada periode Juli-September nilai manfaatnya akan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu, sehingga total BLT Dana Desa akan mencapai Rp 31,8 triliun. Sedangkan untuk bansos tunai non Jabodetabek total menjadi Rp32,4 triliun, dan bansos Jabodetabek totalnya Rp6,8 triliun.
"Dari data yang diperoleh dari data terpadu, penerima bansos ini mayoritas adalah para petani peternak dan pekebun sebanyak 18,4 juta. Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik 3,3 juta, sopir dan pekerja komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir 900 ribu, dan sektor lainnya," pungkasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran yang disiapkan pemerintah dalam program PEN sebesar Rp178,9 triliun yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Diskon dan Gratis Listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, bansos Jabodetabek dan non Jabodetabek dan Kartu Prakerja.
"Untuk bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako, pertama, bansos ini diperpanjang sampai Desember 2020, jadi untuk bansos Jabodetabek sekarang akan sampai desember, namun mulai juli hingga desember manfaatnya akan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (3/6/2020).
( )
Dia melanjutkan untuk penerima bantuan dari non Jabodetabek sebesar 9 juta orang juga akan diperpanjang pemberian bantuannya hingga Desember. Namun, pada periode Juli-Desember nilai manfaatnya juga mengalami penurunan dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan.
"Presiden juga memutuskan penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non cash. Akan dilakukan transfer ke nama dana akun mereka sesuai dengan data di Kemensos atau kerja sama dengan Pemda," kata dia.
Untuk BLT Dana Desa yang ada saat ini juga akan diperpanjang hingga September 2020. Namun pada periode Juli-September nilai manfaatnya akan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu, sehingga total BLT Dana Desa akan mencapai Rp 31,8 triliun. Sedangkan untuk bansos tunai non Jabodetabek total menjadi Rp32,4 triliun, dan bansos Jabodetabek totalnya Rp6,8 triliun.
"Dari data yang diperoleh dari data terpadu, penerima bansos ini mayoritas adalah para petani peternak dan pekebun sebanyak 18,4 juta. Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik 3,3 juta, sopir dan pekerja komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir 900 ribu, dan sektor lainnya," pungkasnya.
(akr)
Explore More