Kementerian BUMN Dorong KPK Periksa Mantan Komisaris dan Direksi Garuda

Senin, 01 November 2021 - 12:00 WIB
loading...
Kementerian BUMN Dorong...
Kementerian BUMN akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mantan Dewan Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Kementerian BUMN akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mantan Dewan Direksi dan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk, (GIAA). Langkah itu menyusul adanya dugaan selisih harga pesawat Boeing 777 saat pengadaan dilakukan.

Kabar selisih harga pesawat tersebut diutarakan Mantan Komisaris Garuda Indonesia , Peter Gontha. Melalui postingan di akun instagramnya, Peter menyebut harga sewa pesawat Boeing 777 di pasar mencapai USD750.000 atau setara Rp10,6 miliar per bulan (Kurs 14.400 per USD).

Baca Juga: Peter Gontha Sentil Harga Sewa Pesawat Garuda, Staf Khusus Erick Minta Datanya

Namun, manajemen Garuda sebelumnya berani membayar di angka USD1,4 juta atau Rp 19,8 miliar per bulan. Meski demikian, langkah hukum itu akan ditempuh bila pernyataan Peter terbukti benar alias didasarkan fakta-fakta.

"Jadi kalau bisa didorong saja supaya bisa diperiksa Komisaris, Direksi yang pada saat itu memang bertugas di sana. Supaya terang benderang, kita support. Kita dukung benar apa yang dilakukan Pak Peter Gontha, sekalian agar bisa menjelaskan gitu," ujar Arya, Senin (1/11/2021).

Arya mencatat, pengadaan sejumlah jenis pesawat antara Garuda Indonesia dan lessor melibatkan persetujuan Komisaris. Artinya, dalam prosesnya Peter ikut terlibat saat pengadaan pesawat yang dimaksud. Meski begitu, Arya tidak menjelaskan secara rinci jenis pesawat dan waktu pengadaannya.

"Dan dari informasi juga Pak Peter ikut dalam penyewaan pesawat-pesawat tersebut. Ikut, dan beliau pun ikut menandatangani," ungkapnya.

Baca Juga: Ngeri, Harga Sewa Pesawat Garuda Indonesia ke Lessor Bisa Tembus Ratusan Miliar per Bulan

Meski pengadaan sejumlah pesawat Peter tidak ikut menandatangani atau menyetujuinya namun, untuk pengadaan pesawat lainnya dia justru menyetujui. "Memang ada pesawat yang beliau tidak tandatangan, tapi hampir yang lain ikut semua, tanda tangan penyewaan pesawat," tuturnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
Raih Predikat Tertinggi...
Raih Predikat Tertinggi IRCA Dua Kali Berturut-turut, GDPS Tegaskan Budaya Kepatuhan
Pastikan Kelancaran...
Pastikan Kelancaran Pemulangan Jemaah Haji, Garuda Indonesia Intensif Koordinasi dengan Arab Saudi
Nama Dirjen Bea Cukai...
Nama Dirjen Bea Cukai Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Suap, Ini Kata Purbaya
Bea Cukai Respons Munculnya...
Bea Cukai Respons Munculnya Nama Dirjen Djaka Budi Utama dalam Dakwaan Kasus Suap Impor
Setelah Arab, GDPS Kembali...
Setelah Arab, GDPS Kembali Kirim Tenaga Profesional untuk Proyek MRO di Korsel
Periksa Silmy Karim,...
Periksa Silmy Karim, KPK Telusuri Asal-usul Aset
Kasus Silmy Karim Cs,...
Kasus Silmy Karim Cs, KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar
Tersangka Baru Kasus...
Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Ajukan Penangguhan Penahanan
Rekomendasi
Kuliah Umum di IPDN,...
Kuliah Umum di IPDN, Menko AHY Ajak Praja Taklukkan Tantangan Geografis Indonesia
Brasil Rajai Daftar...
Brasil Rajai Daftar Gol Terbanyak Sepanjang Sejarah Piala Dunia
Bagaimana Industri Farmasi...
Bagaimana Industri Farmasi Besar AS Raup Untung dari Pandemi dengan Perlakukan Warga Seperti Kelinci Percobaan?
Berita Terkini
Dorong Bioenergi, PLN...
Dorong Bioenergi, PLN EPI Siap Serap 10 Juta Ton Biomassa di 2030
IHSG Sepekan Melonjak...
IHSG Sepekan Melonjak 2,82%, Kapitalisasi Pasar Bertambah Jadi Rp10.788 Triliun
Indo Build Tech 2026,...
Indo Build Tech 2026, AMBPI Bawa Sejumlah Inovasi Baru
Bidik Pasar Indonesia...
Bidik Pasar Indonesia Timur, Jafran Indonesia Kenalkan JR 737 di PENAS XVII
Pelemahan Emas Antam...
Pelemahan Emas Antam Berlanjut ke Rp2.6 Juta per Gram, Ini Daftar Lengkapnya
Grab For Business Luncurkan...
Grab For Business Luncurkan Corporate Dine Out, Jamuan Makan Kantor Bebas Reimburse
Infografis
Jaminan Kesehatan Mantan...
Jaminan Kesehatan Mantan Menteri dan Keluarganya Jadi Beban APBN
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved