Pajak Orang Super Kaya Resmi Naik Jadi 35%, Segini Gajinya
Kamis, 04 November 2021 - 13:22 WIB
loading...
Pajak Penghasilan (PPh) untuk golongan orang super kaya resmi bakal naik menjadi 35%. Berikut rincian besaran gajinya yang termasuk orang super kaya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pajak Penghasilan (PPh) untuk golongan orang super kaya resmi bakal naik menjadi 35%. Dimana hal itu akan dikenakan bagi wajib pajak individu yang memiliki pendapatan di atas Rp5 miliar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. UU yang terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.
Baca Juga: Getol Pungut Pajak Orang Kaya, Ini Alasan Sri Mulyani
Ada sejumlah aturan yang diubah dalam Ruang Lingkup Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut yakni Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.
Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi OP pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00. Pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.
Adapun perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak di UU HPP adalah sebagai berikut:
Lapisan I dengan rentang penghasilan Rp0 - Rp 60 juta dikenakan tarif pajak 5%.
Lapisan II dengan rentang penghasilan >Rp 60-250 juta dikenakan tarif pajak 15%.
Lapisan III dengan rentang penghasilan >Rp 250-500 juta dikenakan tarif pajak 25%.
Lapisan IV dengan rentang penghasilan >Rp 500 juta-5 miliar dikenakan tarif pajak 30%.
Lapisan V dengan rentang penghasilan >Rp 5 miliar dikenakan tarif pajak 35%.
Terkait waktu pemberlakuan masing-masing kebijakan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor menyampaikan, bahwa perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022.
Baca Juga: Pajak Orang Kaya Dinaikkan, Pengamat: Beri Sinyal Keadilan
Sedangkan perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Pajak Karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.
"Oleh karenanya, saya mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan dengan baik waktu mulai berlaku untuk tiap-tiap kebijakan agar tidak sampai terlewat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya," ujar Neilmadrin di Jakarta, Kamis (4/11/2021).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober 2021. UU yang terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.
Baca Juga: Getol Pungut Pajak Orang Kaya, Ini Alasan Sri Mulyani
Ada sejumlah aturan yang diubah dalam Ruang Lingkup Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebagai berikut yakni Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.
Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi OP pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00. Pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022.
Adapun perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak di UU HPP adalah sebagai berikut:
Lapisan I dengan rentang penghasilan Rp0 - Rp 60 juta dikenakan tarif pajak 5%.
Lapisan II dengan rentang penghasilan >Rp 60-250 juta dikenakan tarif pajak 15%.
Lapisan III dengan rentang penghasilan >Rp 250-500 juta dikenakan tarif pajak 25%.
Lapisan IV dengan rentang penghasilan >Rp 500 juta-5 miliar dikenakan tarif pajak 30%.
Lapisan V dengan rentang penghasilan >Rp 5 miliar dikenakan tarif pajak 35%.
Terkait waktu pemberlakuan masing-masing kebijakan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor menyampaikan, bahwa perubahan UU PPh berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022.
Baca Juga: Pajak Orang Kaya Dinaikkan, Pengamat: Beri Sinyal Keadilan
Sedangkan perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Pajak Karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.
"Oleh karenanya, saya mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan dengan baik waktu mulai berlaku untuk tiap-tiap kebijakan agar tidak sampai terlewat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya," ujar Neilmadrin di Jakarta, Kamis (4/11/2021).
(akr)
Lihat Juga :
