Komisi VII DPR Kawal Kebijakan Relaksasi Impor Bahan Baku Industri

Sabtu, 06 November 2021 - 21:38 WIB
loading...
Komisi VII DPR Kawal...
Ketua Panja Pengawasan Impor Bahan Baku Industri Bambang Haryadi. Foto/MPI/Advenia Elisabeth
A A A
JAKARTA - Komisi VII DPR melalui Panja (panitia kerja) Pengawasan Impor Bahan Baku Industri akan mengawal kebijakan pemerintah terkait relaksasi impor bahan baku industri di dalam negeri.

Ketua Panja Pengawasan Impor Bahan Baku Industri Bambang Haryadi mengatakan, Komisi VII akan menjadi mitra pemerintah yang fokus pada pengawasan penyalahgunaan impor bahan baku industri.

“Fokus kami adalah pada relaksasi impor bahan baku industri. Aduan masyarakat baik itu asosiasi maupun usaha lain akan kami telusuri jika terjadi penyalahgunaan impor bahan baku industri,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta, Sabtu (6/11/2021).

Baca juga: Miris! Pemerintah Impor Kapal di Saat Usaha Galangan Lokal Sepi Proyek

Menurut dia, Panja ini akan memastikan kebijakan yang diberikan presiden Jokowi kepada sektor perindustrian tidak disalahgunakan. Panja ini akan mengawal 19 sektor bahan baku industri yang bersifat fundamental.

“Misalnya di sektor farmasi, lalu bahan baku makananan dan minuman seperti gula rafinasi, dan beberapa sektor lainnya seperti pada bahan baku industri baja,” sebutnya.

Sebagai Panja yang baru dibentuk, pihaknya mendukung semangat presiden terhadap penggunaan produk dalam negeri, di mana pengawasan atas bahan baku dan produk impor juga harus jelas dan terang benderang.

Baca juga: Luncurkan Cangkul Merah Putih SNI, Teten: Kualitas Bisa Diadu dengan Produk Impor

“Kami akan urai semua permasalahan dari masyarakat meliputi asosiasi dan pengusaha lain, karena ini terkait dengan kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi 250 juta penduduk kita yang bergantung pada industri vital seperti makanan-minuman, pakaian hingga perumahan,” urainya.

Sebagai informasi, pemerintah telah memberikan relaksasi impor bahan baku industri di dalam negeri, salah satunya melalui pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP). Bea Masuk masih menjadi komponen utama dalam struktur biaya produksi industri dalam negeri. Diharapkan pemberian fasilitas ini memberikan efek terhadap pertumbuhan industri nasional.
(ind)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tok, Pemerintah Resmi...
Tok, Pemerintah Resmi Turunkan Harga Gas Industri Jadi USD13/MMBTU
Harga Gas Penting, tapi...
Harga Gas Penting, tapi Bukan Penyebab Tunggal Industri Lesu dan PHK
Bahlil Blak-blakan Terkait...
Bahlil Blak-blakan Terkait Isu Naiknya Harga Gas Industri di Jawa
Bahlil: Saya Menteri...
Bahlil: Saya Menteri yang Tak Suka Impor, Karena Disitu Pasti Ada Rente!
PENAS XVII 2026 Jadi...
PENAS XVII 2026 Jadi Magnet Investasi Agribisnis, KTNA dan FERACO Perkuat Kolaborasi Industri dan Teknologi Pangan Nasional
20 Negara Pengimpor...
20 Negara Pengimpor Terbesar Produk China, Indonesia Peringkat Berapa?
Gus Falah: HUT ke-80...
Gus Falah: HUT ke-80 Bhayangkara Momentum Perkuat Kedekatan Polri dengan Rakyat
PKS Targetkan 2 Kali...
PKS Targetkan 2 Kali Lipat Legislator Muda di Senayan pada 2029
47 Pejabat Ditangkap...
47 Pejabat Ditangkap karena Korupsi, Termasuk Anggota DPR
Rekomendasi
Fuad Hasan Mangkir dari...
Fuad Hasan Mangkir dari Panggilan Penyidik, KPK: Sedang di Luar Negeri
Direktur CIA: Dunia...
Direktur CIA: Dunia Terancam dengan Senjata Nuklir Digital yang Didukung AI
Kontroversi VAR! Kane...
Kontroversi VAR! Kane Gagal Dapat Penalti, Alan Shearer Naik Pitam
Berita Terkini
RSM Indonesia Umumkan...
RSM Indonesia Umumkan Bergabungnya Mahendra Siregar sebagai Senior Advisor
Gratis! Kemnaker Buka...
Gratis! Kemnaker Buka Pendaftaran Sertifikasi Kompetensi untuk Lulusan Magang Nasional
B50 Dimulai 1 Juli,...
B50 Dimulai 1 Juli, Mampukah Jadi Solusi Ketahanan Energi Tanpa Mengorbankan Petani Sawit?
Nobu Bank Hadirkan Soundbox...
Nobu Bank Hadirkan Soundbox QRIS Gratis dan MDR 0% bagi Pedagang Pasar Sukawati
Pajak JHT Diminta Hapus,...
Pajak JHT Diminta Hapus, Begini Tanggapan Resmi DJP
PLN EPI Bangun Ekosistem...
PLN EPI Bangun Ekosistem Bioenergi Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Infografis
7 Dosa Kebijakan Nicolas...
7 Dosa Kebijakan Nicolas Maduro: Akar Kehancuran Ekonomi dan Sosial Venezuela
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved