Dirut PLN Tolak Salurkan Bantuan Penanganan Covid-19 lewat Anggota DPR
loading...
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menolak memberikan dana bantuan sosial perusahaan (CSR) penanganan Covid-19 melalui anggota DPR. Pihaknya secara tegas menyatakan bahwa bantuan tersebut telah diintegrasikan dengan BUMN lain melalui satu pintu di Kementerian BUMN.
"Terkait penyaluran bantuan CSR untuk menangani Covid-19 melalui DPR itu kami sampaikan bahwa kami telah diminta Menteri BUMN untuk melakukan optimalisasi yang tersentral di Kementerian BUMN. Jadi itu situasinya saat," ujar dia saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Penolakan dirut PLN tersebut menanggapi keinginan salah satu anggota DPR Komisi VII Mulyanto. Di dalam forum RDP itu, anggota dari fraksi PKS tersebut meminta supaya dana PLN Peduli Covid-19 dapat disalurkan melalui anggota DPR yang mewakili daerah pilihan masing-masing.
Dia mengklaim penyaluran dana CSR melalui anggota DPR akan lebih tepat sasaran dibandingkan langsung diberikan kepada kepala desa/lurah di daerah terdampak. "Kita dorong PLN memberikan bantuan di daerah melalui DPR yang memahami kondisi wilayah di dapilnya masing supaya lebih tepat sasaran," jelasnya.
"Terkait penyaluran bantuan CSR untuk menangani Covid-19 melalui DPR itu kami sampaikan bahwa kami telah diminta Menteri BUMN untuk melakukan optimalisasi yang tersentral di Kementerian BUMN. Jadi itu situasinya saat," ujar dia saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Penolakan dirut PLN tersebut menanggapi keinginan salah satu anggota DPR Komisi VII Mulyanto. Di dalam forum RDP itu, anggota dari fraksi PKS tersebut meminta supaya dana PLN Peduli Covid-19 dapat disalurkan melalui anggota DPR yang mewakili daerah pilihan masing-masing.
Dia mengklaim penyaluran dana CSR melalui anggota DPR akan lebih tepat sasaran dibandingkan langsung diberikan kepada kepala desa/lurah di daerah terdampak. "Kita dorong PLN memberikan bantuan di daerah melalui DPR yang memahami kondisi wilayah di dapilnya masing supaya lebih tepat sasaran," jelasnya.
(fai)