Di tengah Pandemi, Kartu Prakerja Dorong Kemandirian Ekonomi Wirausaha
Jum'at, 05 Juni 2020 - 09:26 WIB
loading...
Foto/ANTARA
A
A
A
JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19, program pelatihan kartu prakerja bisa menjadi solusi untuk menciptakan wirausahawan mandiri baru. Peluang tersebut terbuka bagi semua masyarakat dengan berbagai keahlian.
Ada 2.000 jenis keahlian yang berpotensi mendorong lahirnya kreativitas dan jenis usaha baru pascakrisis akibat keterbatasan kerja di sektor formal.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Candra Fajri Ananda mengatakan, membeludaknya minat masyarakat untuk mendaftar dan mengikuti pelatihan menjadi indikator bahwa kartu prakerja sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan di tengah berbagai keterbatasan. Saat ini dari sekitar 10,4 juta pendaftar, terdapat 680.000 peserta dengan 350 peserta sudah tuntas menyelesaikan pelatihan. (Baca: Penunjukan Tanpa Tender, DPR Desak KPK Usut Proyek Kartu Prakerja)
“Jumlah yang tidak sedikit ini menunjukkan program prakerja diminati masyarakat sebagai sarana meningkatkan keterampilan, mendorong mental mandiri sekaligus Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang mampu meredam gejolak ekonomi akibat pandemi Covid-19,” kata Candra Fajri, dalam rilisnya di Jakarta, Rabu 3 Juni 2020.
Candra Fajri sepakat bahwa masih ada pro dan kontra di masyarakat terkait program kartu prakerja. Ini bentuk kepedulian banyak pihak agar program tersebut punya dampak keberhasilan yang besar, jelas, dan terukur.
Karena itu, ke depan, kata Candra Fajri, program kartu prakerja tidak hanya berhenti hanya sebatas pelatihan, namun perlu ada program lanjutan. “Program kartu prakerja harus dikembangkan dengan modifikasi program lanjutan lain misalnya pemberdayaan masyarakat melalui program modal kerja, penerbitan regulasi, atau perizinan bagi usaha baru dan sebagainya. Tujuannya agar perbaikan ekonomi masyarakat bisa terealisasi lebih cepat melalui kemampuan peningkatan kreativitas masyarakat,” papar dia. (Baca juga: Pemerintah Klaim Kartu Prakerja Sudah Sesuai Kebutuhan Peserta)
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai saat ini kartu prakerja bisa menjadi program unggulan karena didesain dengan mengadopsi kelas online pembelajaran jarak jauh yang bisa diterapkan dalam masa Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan social distancing.
Selain itu, dalam feature kartu prakerja ada insentif Rp600.000 per bulan yang bisa menjadi bantalan jaminan sosial terutama bagi tenaga kerja yang terpaksa menganggur dan masyarakat korban PHK.
Menurut dia, insentif senilai Rp600.000 sebanyak empat kali atau sekitar Rp2,4 juta cukup membantu di tengah kondisi emergency akibat pandemi Covid-19. Apalagi, memasuki masa new normal, kemungkinan banyak pengusaha merumahkan pegawainya. (Baca juga: Tolak Kartu Prakerja, Buru Sulsel Minta Pelatihan di BLK)
“Dalam masa-masa sulit seperti saat ini, para pekerja yang dirumahkan atau korban PHK bisa meningkatkan kemampuan untuk memasuki dunia kerja baru atau meningkatkan kreativitas karena pastinya akan ada perubahan paradigma dalam bekerja,” kata Achmad Nur Hidayat.
Dia juga mengharapkan ke depan perlu adanya standardisasi sertifikasi kartu prakerja agar penerima manfaat mendapatkan sertifikasi yang diakui dunia kerja. “Jika perekonomian membaik, mereka bisa menjadi lapisan pertama yang diprioritaskan di dunia kerja,” ujarnya. (Sudarsono)
Ada 2.000 jenis keahlian yang berpotensi mendorong lahirnya kreativitas dan jenis usaha baru pascakrisis akibat keterbatasan kerja di sektor formal.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Candra Fajri Ananda mengatakan, membeludaknya minat masyarakat untuk mendaftar dan mengikuti pelatihan menjadi indikator bahwa kartu prakerja sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan di tengah berbagai keterbatasan. Saat ini dari sekitar 10,4 juta pendaftar, terdapat 680.000 peserta dengan 350 peserta sudah tuntas menyelesaikan pelatihan. (Baca: Penunjukan Tanpa Tender, DPR Desak KPK Usut Proyek Kartu Prakerja)
“Jumlah yang tidak sedikit ini menunjukkan program prakerja diminati masyarakat sebagai sarana meningkatkan keterampilan, mendorong mental mandiri sekaligus Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang mampu meredam gejolak ekonomi akibat pandemi Covid-19,” kata Candra Fajri, dalam rilisnya di Jakarta, Rabu 3 Juni 2020.
Candra Fajri sepakat bahwa masih ada pro dan kontra di masyarakat terkait program kartu prakerja. Ini bentuk kepedulian banyak pihak agar program tersebut punya dampak keberhasilan yang besar, jelas, dan terukur.
Karena itu, ke depan, kata Candra Fajri, program kartu prakerja tidak hanya berhenti hanya sebatas pelatihan, namun perlu ada program lanjutan. “Program kartu prakerja harus dikembangkan dengan modifikasi program lanjutan lain misalnya pemberdayaan masyarakat melalui program modal kerja, penerbitan regulasi, atau perizinan bagi usaha baru dan sebagainya. Tujuannya agar perbaikan ekonomi masyarakat bisa terealisasi lebih cepat melalui kemampuan peningkatan kreativitas masyarakat,” papar dia. (Baca juga: Pemerintah Klaim Kartu Prakerja Sudah Sesuai Kebutuhan Peserta)
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai saat ini kartu prakerja bisa menjadi program unggulan karena didesain dengan mengadopsi kelas online pembelajaran jarak jauh yang bisa diterapkan dalam masa Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan social distancing.
Selain itu, dalam feature kartu prakerja ada insentif Rp600.000 per bulan yang bisa menjadi bantalan jaminan sosial terutama bagi tenaga kerja yang terpaksa menganggur dan masyarakat korban PHK.
Menurut dia, insentif senilai Rp600.000 sebanyak empat kali atau sekitar Rp2,4 juta cukup membantu di tengah kondisi emergency akibat pandemi Covid-19. Apalagi, memasuki masa new normal, kemungkinan banyak pengusaha merumahkan pegawainya. (Baca juga: Tolak Kartu Prakerja, Buru Sulsel Minta Pelatihan di BLK)
“Dalam masa-masa sulit seperti saat ini, para pekerja yang dirumahkan atau korban PHK bisa meningkatkan kemampuan untuk memasuki dunia kerja baru atau meningkatkan kreativitas karena pastinya akan ada perubahan paradigma dalam bekerja,” kata Achmad Nur Hidayat.
Dia juga mengharapkan ke depan perlu adanya standardisasi sertifikasi kartu prakerja agar penerima manfaat mendapatkan sertifikasi yang diakui dunia kerja. “Jika perekonomian membaik, mereka bisa menjadi lapisan pertama yang diprioritaskan di dunia kerja,” ujarnya. (Sudarsono)
(ysw)
Lihat Juga :
