Jokowi Tegur Pertamina dan PLN, Pengamat: Arahan Presiden Sudah Tepat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) belum lama ini mengungkapkan bahwa dirinya memberikan teguran cukup keras dalam pengarahannya kepada manajemen PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Salah satu hal yang ditekankan Jokowi adalah soal investasi di sejumlah proyek strategis kedua BUMN energi tersebut.

Kepala Negara mengatakan bahwa sebetulnya banyak investasi yang ingin masuk ke kedua BUMN tersebut. Namun, kata Jokowi, akibat keruwetan birokrasi pemerintah dan di tubuh BUMN sendiri, investasi tersebut menjadi terkendala.



Menanggapi kejadian tersebut, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai arahan yang disampaikan Presiden sudah tepat. Bahkan, kata dia, hal itu perlu diapresisasi karena menunjukkan keterbukaan pemerintah.

"Apa yang disampaikan Presiden dengan begitu gamblang dan terbuka kepada masyarakat, menandakan adanya keterbukaan yang dibangun oleh pemerintah saat ini. Saya sangat mengapresiasi langkah tersebut. Dengan demikian masyarakat bisa melakukan controling terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden kepada Pertamina dan PLN," tegas Mamit Setiawan melalui keterangan pers, Senin (22/11/2021).

Mamit pun menilai poin-poin arahan yang disampaikan Presiden Jokowi sudah tepat dan perlu menjadi catatan untuk ditindaklanjuti PLN dan Pertamina. Hal itu, kata dia, menunjukkan tingginya perhatian Presiden akan keberlanjutan investasi di dalam negeri.

Namun, dia mengigatkan bahwa kendala soal investasi bukan hanya berada di BUMN, tapi juga terkait dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam memperlancar dan mempermudah masuknya investasi
Menurut dia, PLN dan Pertamina sudah sangat terbuka untuk mencari investor bagi proyek yang sedang berjalan.

Kedua BUMN itu dinilainya tidak akan dengan sengaja memperlambat mitra untuk masuk jika semua syarat sudah terpenuhi. Terlebih, kata Mamit,mencari mitra bisnis bukan hal yang mudah.



"Butuh penilaian sesuai dengan standar Good Corporate Governance (GCG) dan juga kebutuhan. Investor harus memastikan bahwa mereka mempunyai dana dan juga kapasitas dalam bermitra," tuturnya.

Tak hanya itu, Mamit juga mengingatkan bahwa sejumlah proyek besar selama ini kerap terkendala dengan pembebasan lahan. Bahkan, menurut dia, program pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia pasti terkendala masalah pembebasan lahan. "Pastinya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan perihal lahan tersebut. Isu soal lingkungan juga bisa menganggu pelaksanaan pekerjaan pembebasan," tambahnya.

Terlepas dari itu, Mamit yakin sejumlah proyek yang disinggung Presiden seperti Kilang Tuban, pengerjaannya sudah berada di jalur yang tepat karena memang sudah ditenggat untuk selesai di 2027. Demikian pula permasalahan yang terjadi di TPPI, menurutnya seluruh proses sudah berjalan transparan. "Apalagi Pertamina melibatkan Kepolisan dan Kejaksaan untuk mengawal proses ini," ujarnya.