Asyik, Sri Mulyani Bakal Bagikan Sembako untuk 18,8 Juta Keluarga
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto/Dok MPI/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan telah mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp414 triliun. Alokasi anggaran PEN tahun depan diberikan untuk melindungi tiga sektor dari pandemi Covid-19 yaitu kesehatan, masyarakat, dan ekonomi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, anggaran ini bakal digunakan untuk perlindungan sosial. Diantaranya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM.
"Kartu Prakerja kepada 2,9 juta peserta, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, BLT Desa, dan antisipasi pelunasan program perlinsos lainnya," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (22/11/2021).
Selain itu, alokasi program PEN untuk bidang kesehatan adalah sebesar Rp117,94 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.
Adapun, anggaran bidang kesehatan akan digunakan diantaranya untuk testing, tracing, treatment (3T), perawatan pasien Covid-19 dengan cost sharing bersama BPJS, insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah, pengadaan vaksinasi, insentif perpajakan vaksin, penanganan kesehatan lainnya di daerah, dan antisipasi kesehatan lainnya.
"Sama seperti 2021 kita berharap pengelola anggaran di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah harus tetap memiliki fleksibilitas. Artinya, kita tetap berjaga-jaga Covid-19 tidak akan meningkat lagi sehingga kegiatan masyarakat, sosial, ekonomi dan keuangan bisa berjalan," urainya.
Sementara itu, dari sisi belanja, realisasinya Rp2.058,9 triliun atau tumbuh 0,8% dan setara 74,9% dari yang direncanakan senilai Rp2.750,0 triliun. Belanja pemerintah pusat senilai Rp1.416,2 triliun atau mencatatkan pertumbuhan 5,4%, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp642,6 triliun atau minus 7,9%.
Dengan kinerja tersebut, defisit APBN hingga Oktober 2021 telah mencapai Rp548,9 triliun atau 3,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu juga setara 54,5% dari yang direncanakan senilai Rp1.006,4 triliun.
Anggaran PEN 2022 sebesar Rp414 triliun digunakan antara lain untuk perlindungan sosial seperti PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, anggaran ini bakal digunakan untuk perlindungan sosial. Diantaranya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM.
"Kartu Prakerja kepada 2,9 juta peserta, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, BLT Desa, dan antisipasi pelunasan program perlinsos lainnya," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (22/11/2021).
Selain itu, alokasi program PEN untuk bidang kesehatan adalah sebesar Rp117,94 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.
Adapun, anggaran bidang kesehatan akan digunakan diantaranya untuk testing, tracing, treatment (3T), perawatan pasien Covid-19 dengan cost sharing bersama BPJS, insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah, pengadaan vaksinasi, insentif perpajakan vaksin, penanganan kesehatan lainnya di daerah, dan antisipasi kesehatan lainnya.
"Sama seperti 2021 kita berharap pengelola anggaran di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah harus tetap memiliki fleksibilitas. Artinya, kita tetap berjaga-jaga Covid-19 tidak akan meningkat lagi sehingga kegiatan masyarakat, sosial, ekonomi dan keuangan bisa berjalan," urainya.
Sementara itu, dari sisi belanja, realisasinya Rp2.058,9 triliun atau tumbuh 0,8% dan setara 74,9% dari yang direncanakan senilai Rp2.750,0 triliun. Belanja pemerintah pusat senilai Rp1.416,2 triliun atau mencatatkan pertumbuhan 5,4%, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp642,6 triliun atau minus 7,9%.
Dengan kinerja tersebut, defisit APBN hingga Oktober 2021 telah mencapai Rp548,9 triliun atau 3,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu juga setara 54,5% dari yang direncanakan senilai Rp1.006,4 triliun.
Anggaran PEN 2022 sebesar Rp414 triliun digunakan antara lain untuk perlindungan sosial seperti PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM.
(ind)
Lihat Juga :
