Tanggulangi Perubahan Iklim, Kementerian ESDM Rumuskan Sejumlah Kebijakan Sektor Energi

Mengacu pada pernyataan Presiden, “Sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, posisi Indonesia sangat menentukan dan strategis dalam menangani perubahan iklim. Presiden RI Joko Widodo pun telah menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan Net Sink Carbon dan Net Zero pada Tahun 2060 atau lebih cepat.

Sementara itu, PT Perusahaan Listrik Negera (PLN) tengah mengurangi penggunaan energi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Langkah ini dimulai pada tahun ini.

“Tidak ada pembangunan PLTU yang baru, terkecuali pembangunan PLTU yang sudah terkontrak yang merupakan sisa dari penuntasan 35.000 MW tahap dua,” ujar Manajer Pengelolaan Perubahan Iklim PT PLN Kamia Handayani.

(Baca juga:Manfaatkan Jaringan Atasi Krisis Perubahan Iklim)

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pada 2021-2030, PLN telah merencanakan peta jalan atau roadmap dengan menambahkan instalasi listrik baru dengan mengutamakan penggunaan teknologi EBT.

Hal ini juga, kata Kamia, senada dengan visi Indonesia yang berkomitmen mencapai NZE yang ditargetkan dapat mencapai pada 2060 mendatang. Dalam mendukung hal tersebut, dalam RUPTL pada 2021-2030 akan menambahkan sebanyak 40,6 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, nantinya sebanyak 26,6 GW akan diperuntukkan khusus bagi pembangkit listrik yang menggunakan teknologi EBT atau setara dengan 66%. Sedangkan sisanya sekitar 14 GW masih akan menggunakan teknologi PLTU yang berbahan baku batu bara atau setara dengan 34%.

Teknologi EBT yang dimaksud antara lain penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang akan ditingkatkan mencapai 3,3 GW atau setara dengan 8%, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) ditingkatkan menjadi 5,8 GW atau setara 14%, Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang ditingkatkan menjadi 10,3 GW atau setara 26%. Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) yang akan menjadi 4,6 GW atau setara 12%, dan Pembangkit listrik tenaga EBT yang ditingkatkan menjadi 1,5 GW atau setara dengan 4%.

Vice Chairman I Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Chairani Rachmatullah mengatakan Kementerian ESDM dan PLN telah merumuskan peta jalan menuju NZE di 2060. “Untuk memastikan pencapaianya, kami di MKI melihat masih banyak hal lain yang perlu dipersiapkan,” kata Vice Chairman I MKI, Chairani Rachmatullah.

Menurut dia, hal mendasar yang perlu disiapkan adalah model bisnis yang tepat untuk menjaga sustainability PLN sebagai penyelenggara layanan kelistrikan Indonesia. Di mana dari 64 gigawatt (GW) di Indonesia ini hampir 90% di kelola PLN. Maka menjaga kehandalan layanan kelistrikan dianggap sangat penting sekali.

Ia menyebutkan, program transformasi yang fokus pada green lean, inovatif, customer focused yang selalu disampaikan PLN patut dihargai sebagai upaya sebuah korporasi untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Termasuk bagaimana PLN menyusun suatu rencana green RUPTL dan inovasi eksekusinya agar target 23% EBT 2025 dapat tercapai.