Erick Thohir Curhat: Tak Mudah Menyatukan Visi Misi BUMN

Senin, 29 November 2021 - 19:19 WIB
loading...
Erick Thohir Curhat: Tak Mudah Menyatukan Visi Misi BUMN
Erick Thohir mengakui sulit untuk menyatukan visi misi BUMN ke dalam satu payung. Foto/ArifJulianto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengakui rumitnya mengonsolidasikan perusahaan pelat merah dalam satu payung visi misi. Perkaranya, perusahaan memiliki peta jalan hingga bisnis inti (core business) masing-masing.

Meski begitu, upaya pemetaan dan mengonsolidasikan perseroan dalam kerangka visi misi yang sama terus dilakukan Kementerian BUMN selaku pemegang saham.



"Program kerja, ketika kita coba mengonsolidasikan bahwa semua BUMN punya visi yang sama, tidak mudah. Kita tahu masing-masing BUMN sesuai dengan petanya, ada yang sangat korporasi dan juga yang sangat dengan pelayanan publik," ujar Erick, Senin (29/11/2021).

Erick pun mengingatkan agar rumusan visi misi perseroan harus didasarkan pada transformasi Kementerian BUMN. Erick sendiri membeberkan lima program utama yang harus direalisasikan BUMN dalam rentan waktu dua tahun ke depan.



Pertama, transformasi digitalisasi yang dilakukan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkomsel. Salah satunya peluncuran 5G Mining yang merupakan hasil kolaborasi antara PT Freeport Indonesia dan Telkom.

Kedua, transformasi energi baru terbarukan (EBT) yang digodok PT PLN (Persero). Di sektor ini, PLN akan menggarap pembangunan pembangkit listrik EBT berkapasitas 20,09 gigawatt (GW) pada 2025.

Ketiga, transformasi di sektor pertambangan yang dilakukan Holding BUMN Pertambangan. Keempat, industri pariwisata yang menjadi fokus PT PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebagai payung dari holding pariwisata dan pendukungnya.



Kelima, transformasi di sektor pangan. Erick menggarisbawahi Indonesia sebagai negara agraris yang seyogyanya menjadi ekosistem atau lumbung pangan dunia. Namun, kondisi saat ini justru memperlihatkan Indonesia kerap melakukan impor.

Langkah itu, kata dia, hanya akan menjadikan pekerja industri, petani, peternak, hingga perkebunan sebagai objek pembangunan saja. Padahal, kelompok tersebut seharusnya menjadi subjek dalam rantai pasok pangan.
(uka)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.3049 seconds (0.1#10.140)