Dukung UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Berharap pada BPD
loading...
Menteri Teten Masduki saat mengunjungi UMKM di Tegal, Jawa Tengah. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pendekatan kredit atau pembiayaan secara rantai pasok dapat menjadi salah satu skema pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ). Teten pun berharap agar bank pembangunan daerah ( BPD ) dapat meningkatkan perannya buat UMKM.
"BPD sebagai bank dengan mayoritas kepemilikan pemerintah daerah, dapat berperan terutama melalui penyaluran kredit kepada UMKM di wilayah operasi BPD, dengan mengoptimalkan kebijakan, peraturan, ekosistem pendukung yang telah ada, sebagai upaya bersama meningkatkan pemberdayaan UMKM," papar MenKopUKM di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Teten menambahkan, pembiayaan perbankan kepada UMKM menunjukkan perkembangan positif. Per Oktober 2021 tumbuh 2,97% (yoy), walaupun pangsa relatif stabil pada kisaran 19% dari total kredit perbankan (per Oktober sebesar 19,74%).
Namun, lanjut Teten, penyaluran kredit BPD secara keseluruhan didominasi untuk kredit konsumsi (70%), sedangkan kredit modal kerja sebesar 18% dan kredit investasi sebesar 12% (per Agustus 2021).
Berdasarkan sektor usaha, terbesar diberikan untuk sektor perdagangan (26,44%), diikuti sektor konstruksi (25,28%).
Sementara penyaluran kredit untuk UMKM oleh BPD pada 2021 memiliki tren meningkat dan baki debet per Agustus 2021 mencapai Rp74,1 triliun atau 14,77% dari total kredit BPD (Rp501,6 triliun).
Penyaluran terbesar diberikan untuk usaha kecil sebesar Rp34,1 triliun (46,06%), diikuti usaha menengah Rp23,9 triliun (32,23%), dan usaha mikro Rp16,1 triliun (21,70%).
Sementara penyaluran KUR 2021 BPD sampai dengan Oktober 2021 telah terealisasi sebesar Rp10,1 triliun, mayoritas untuk KUR usaha kecil sebesar Rp8,56 triliun, sedangkan untuk KUR mikro sebesar Rp1,47 triliun dan KUR super mikro sebesar Rp87,7 miliar.
"Oleh karena itu, saya berharap BPD mendukung penuh UMKM naik kelas dan berkontribusi optimal dalam memajukan perekonomian dan pemulihan ekonomi nasional serta menyejahterakan masyarakat," pungkasnya.
"BPD sebagai bank dengan mayoritas kepemilikan pemerintah daerah, dapat berperan terutama melalui penyaluran kredit kepada UMKM di wilayah operasi BPD, dengan mengoptimalkan kebijakan, peraturan, ekosistem pendukung yang telah ada, sebagai upaya bersama meningkatkan pemberdayaan UMKM," papar MenKopUKM di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Teten menambahkan, pembiayaan perbankan kepada UMKM menunjukkan perkembangan positif. Per Oktober 2021 tumbuh 2,97% (yoy), walaupun pangsa relatif stabil pada kisaran 19% dari total kredit perbankan (per Oktober sebesar 19,74%).
Namun, lanjut Teten, penyaluran kredit BPD secara keseluruhan didominasi untuk kredit konsumsi (70%), sedangkan kredit modal kerja sebesar 18% dan kredit investasi sebesar 12% (per Agustus 2021).
Berdasarkan sektor usaha, terbesar diberikan untuk sektor perdagangan (26,44%), diikuti sektor konstruksi (25,28%).
Sementara penyaluran kredit untuk UMKM oleh BPD pada 2021 memiliki tren meningkat dan baki debet per Agustus 2021 mencapai Rp74,1 triliun atau 14,77% dari total kredit BPD (Rp501,6 triliun).
Penyaluran terbesar diberikan untuk usaha kecil sebesar Rp34,1 triliun (46,06%), diikuti usaha menengah Rp23,9 triliun (32,23%), dan usaha mikro Rp16,1 triliun (21,70%).
Sementara penyaluran KUR 2021 BPD sampai dengan Oktober 2021 telah terealisasi sebesar Rp10,1 triliun, mayoritas untuk KUR usaha kecil sebesar Rp8,56 triliun, sedangkan untuk KUR mikro sebesar Rp1,47 triliun dan KUR super mikro sebesar Rp87,7 miliar.
"Oleh karena itu, saya berharap BPD mendukung penuh UMKM naik kelas dan berkontribusi optimal dalam memajukan perekonomian dan pemulihan ekonomi nasional serta menyejahterakan masyarakat," pungkasnya.
(uka)
Explore More