Ringankan Beban Pemerintah, BI Borong Surat Utang Rp58 Triliun
Jum'at, 03 Desember 2021 - 13:26 WIB
loading...
A
A
A
Kupon tiga bulan pertama masing-masing seri sebesar 3,06%. Empat seri SUN masing-masing menghasilkan Rp 14,5 triliun.
Adapun rincian dari seri SUN tersebut antara lain:
- VR0066 tanggal jatuh tempo 2 Desember 2026
- VR0067 tanggal jatuh tempo 2 Desember 2027
- VR0068 tanggal jatuh tempo 2 Desember 2028
- VR0069 tanggal jatuh tempo 2 Desember 2029
Adapun transaksi ini dilakukan berdasarkan tiga ketentuan utama. Pertama, skema kerja sama BI dan Kemenkeu untuk membiayai pandemi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.08/2021 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/11/KEP.GBI/2021.
Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan SUN di pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement. DJPPR menilai implementasi SKB III ini menjadi bukti kuatnya sinergi dan koordinasi kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter dalam menangani pandemi Covid-19.
Kendati demikian, pemerintah memastikan tetap mengelola utang secara hati-hati dan terukur, serta memperhatikan debt affordability untuk menjaga kesinambungan fiskal.
"Selanjutnya, penerbitan SUN atau sukuk dalam skema SKB III akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pembiayaan anggaran penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka pandemi Covid-19," kata DJPPR.
Adapun rincian dari seri SUN tersebut antara lain:
- VR0066 tanggal jatuh tempo 2 Desember 2026
- VR0067 tanggal jatuh tempo 2 Desember 2027
- VR0068 tanggal jatuh tempo 2 Desember 2028
- VR0069 tanggal jatuh tempo 2 Desember 2029
Adapun transaksi ini dilakukan berdasarkan tiga ketentuan utama. Pertama, skema kerja sama BI dan Kemenkeu untuk membiayai pandemi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.08/2021 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/11/KEP.GBI/2021.
Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN. Ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan SUN di pasar Perdana Domestik dengan Cara Private Placement. DJPPR menilai implementasi SKB III ini menjadi bukti kuatnya sinergi dan koordinasi kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter dalam menangani pandemi Covid-19.
Kendati demikian, pemerintah memastikan tetap mengelola utang secara hati-hati dan terukur, serta memperhatikan debt affordability untuk menjaga kesinambungan fiskal.
"Selanjutnya, penerbitan SUN atau sukuk dalam skema SKB III akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pembiayaan anggaran penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka pandemi Covid-19," kata DJPPR.
Lihat Juga :
