Demi Pemulihan Ekonomi Pascapandemi, Pembangunan Trans Sumatera Terus Berlanjut

Dari kajian yang dilakukan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, diketahui pembangunan Trans Sumatera berpotensi menambah penerimaan pajak sebesar Rp 2.690 triliun dalam kurun waktu 2018-2048 atau sekitar Rp 89,7 triliun per tahun. Penerimaan tersebut berasal dari pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Mampu memberi tambahan bagi Penerimaan Asli Daerah (PAD) untuk provinsi-provinsi yang ada di Sumatera. Besarnya, Rp 9,7 triliun per tahun atau Rp 300 triliun. Trans Sumatera juga dapat membuat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) naik mencapai Rp 627 triliun per tahun. Dihitung-hitung, mega proyek ini pun dapat menyerap tenaga kerja selama periode 2018-2040 sebanyak 2,13 juta orang.

Semua prediksi itu memang terlihat oke, tapi semuanya itu masih hitung-hitungan di atas kertas. Faktanya tidak semua masyarakat di sumatera seperti Wiryanto atau Waluyo yang telah menikmati manfaat dari keberadaan Trans Jawa.

Lihat saja, pedagang dan juga pemilik rumah makan yang ada berada di jalan Lintas Sumatera. Mereka kini malah menurun pendapatannya akibat kendaraan pribadi bus dan truck lebih memilih melalui jalan tol ketimbang jalan lintas Sumatera (jalan nasional).

Omset mereka turun drastis hingga 70% lebih. Dulu setiap pedagang bisa mengantongi pendapatan rata-rata satu juta per hari. Apalagi disaat pandemic seperti sekarang ini kadang tidak ada pembeli yang datang. Itu seperti yang dialami oleh pedagang oleh-oleh khas Lampung yang berada di sepanjang jalan Bypass Soekarno-Hatta, Karang Maritim, Kecamatan Pajang, Lampung.

Pembangunan memang seperti dua mata pedagang. Di satu sisi mampu menghadirkan manfaat untuk banyak orang. Di sisi lain, dampak negatif juga tidak terelakkan. Seperti kerusakan alam, kehilangan pekerjaan, tergusur dari tanah kelahiran.

Hutama Karya menyadari hal itu. Sebagai upaya mengurangi dampak tersebut, mulai tahun ini, titik berat kegiatan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dan CSR (corporate social responsibility) perseroan akan disebar ke daerah-daerah yang masuk dalam kawasan paling terdampak dari pembangunan Trans Sumatera. Yakni di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, dan Lampung.

Di lokasi tersebut, Hutama Karya, akan mengembangkan Desa Binaan atau Smart Village. Di desa-desa tersebut akan dibangun berbagai fasilitas infrastruktur pendidikan, ibadah, kesehatan, Rumah BUMN, elektrifikasi & internet, pendampingan life skill dan eksplorasi wisata potensial. “Di Program Smart Village ini kami ingin memberdayakan SDM yang ada di pedesaan. Khususnya di desa-desa yang paling terdampak dari proyek pembangunan yang dilakukan perusahaan,” kata Agus Kosasih, Manajer CSR/PKBL & Protokoler, Hutama Karya.

Meningkatkan kualitas SDM jadi tujuan utama yag ingin disasar dari Program Smart Village. Bagi perusahaan konstruksi seperti Hutama Karya, SDM memang menjadi bagian penting dari bisnis perusahaan. Sebab, pada dasarnya konstruksi yang dibangun harus mampu mengubah peradaban. Baca juga: Kontribusi Hutama Karya Meningkatkan Kualitas SDM Indonesia

Itu sebabnya fokus kegiatan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dan CSR (corporate social responsibility) Hutama Karya mengarah ke pembangunan SDM. Keseriusan perseroan untuk bisa memberikan kontribusi terhadap peningktan kualitas SDM dapat dicermati dari anggaran yang dialokasikan. Pada 2019 sekitar 25% dari anggaran CSR PKBL sebesar Rp21 miliar digunakan untuk kegiatan pembangunan SDM. Tahun ini saat aloksi anggaran PKBL dan CSR untuk kegiatan pembangunan SDM naik. Dari anggaran Rp38 miliar, sebesar 30% dialokasikan untuk kegiatan SDM.

Upaya ini memang belum mampu mengatasi semua dampak negatif yang muncul dari pembangunan Trans Sumatera. Namun setidaknya, ada tanggung jawab sosial yang dilakukan Hutama Karya untuk mengatasi hal tersebut.