China Mundur dari Proyek Blast Furnace KRAS, Erick Thohir Beberkan Alasannya

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan alasan pengunduran diri investor China dalam proyek blast furnace atau peleburan tanur tinggi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS). Keputusan tersebut ternyata didasarkan pada pendanaan pabrik yang dinilai kemahalan.

Erick mencatat, harga baja dunia saat ini mengharuskan pengelola mengeluarkan dana jumbo untuk membangun pabrik. Bahkan dana yang dikeluarkan dua kali lipat dari harga konstruksi pabrik sebelumnya.



Hal itu membuat investor China memutuskan mundur dari kerja sama sebagai mitra kerja Krakatau Steel, selaku pemilik proyek peleburan tanur tinggi tersebut. Padahal, Kementerian BUMN selaku pemegang saham telah bernegosiasi dengan investor China sebelumnya.

"Kemarin sempat ada diskusi dengan partner China. Mereka ingin ambil alih blast furnace ini, tetapi dibetulin total dan mereka tambah duit dengan hitung-hitungan yang baik, cuma nggak jadi karena baja lagi naik harganya. Jadi, untuk membangun pabriknya mereka butuh dua kali lipat, jadi mereka mundur," ujar Erick, Senin (6/12/2021).

Erick memang memberi lampu hijau kepada Krakatau Steel untuk melanjutkan proyek peleburan tanur tinggi. Padahal, emiten pelat merah sendiri sudah menghentikan operasional blast furnace sejak 5 Desember 2019 lalu.



Alasan penghentian karena pabrik tidak mampu menghasilkan baja dengan harga pasar yang kompetitif. Sementara, biaya operasionalnya tercatat tinggi.

Sejak proyek tersebut dimulai pada 2011 lalu, perusahaan sudah mengeluarkan anggaran sekitar USD714 juta atau sekitar Rp10 triliun. Angka ini mengalami pembengkakan Rp3 triliun dari rencana semula yang hanya Rp7 triliun.

Pada Juli 2019 lalu, mantan Komisaris Independen Krakatau Steel Roy Maningkas mencatat permasalahan tersebut sudah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN untuk di ambil jalan keluarnya.

Blast furnace sejak 2011 disebut sebagai proyek serba salah. Pasalnya, dengan kondisi saat ini proyek ini diperkirakan merugikan perusahaan senilai Rp1,3 triliun setiap tahunnya. Namun, jika dihentikan, maka Krakatau Steel akan kehilangan dana sekitar Rp10 triliun.