Peringati Hakordia 2021, Sandiaga Uno: Tak Ada Toleransi Bagi Koruptor di Lingkungan Kemenparekraf
loading...
Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan, tidak ada toleransi ataupun kompromi bagi praktik tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, tidak ada toleransi ataupun kompromi bagi praktik tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi.
Hal itu disampaikan Menparekraf Sandiaga saat menghadiri Peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Senin (13/12/2021).
Hadir dalam acara tersebut bersama Menparekraf saat Peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, Wakil Menparekraf/Wakil Kepala Baparekraf Angela Tanoesoedibjo; Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani; Inspektur Utama Kemenparekraf/Baparekraf Restog Krisna Kusuma; Ahli Keuangan Negara dan salah satu pembuat UU Keuangan Negara, Siswo Sujanto.
Kasubdit IV Tindakan Pidana Korupsi Bareskrim POLRI Kombes Pol. Indarto, Direktur Penyelidik KPK Brigjen Pol. Endar Priantoro; dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Asri Agung Putra.
Menparekraf juga menjelaskan, bahwa dirinya ingin menciptakan lingkungan yang kondusif jauh dari praktik korupsi.
“Kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas korupsi, masyarakat sudah menyampaikan jajak pendapat bahwa mereka tidak ingin mentoleransi. Saya tegas mengimbau teman-teman di Kemenparekraf tidak ada kompromi untuk tindak pidana korupsi no negotiable semua harus sama berhadapan dengan hukum,” katanya.
Menparekraf Sandiaga juga menjelaskan berdasarkan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 26 tahun 2021 dan arahan Presiden Joko Widodo pada acara Hakordia tahun ini, tentang imbauan Hakordia adalah seluruh publik dan stakeholders terutama Kementerian/Lembaga harus meningkatkan kepedulian dan meningkatkan kesadaran publik di lingkup mana pun juga untuk pencegahan tindak pidana korupsi.
“Presiden saat itu memaparkan ada 3 isu utama yang disampaikan oleh masyarakat dalam berbagai jajak pendapat, yang pertama adalah lapangan kerja, ini di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi sangat dibutuhkan yaitu lapangan pekerjaan untuk memberikan penghasilan dan menyejahterakan masyarakat bagi mereka yang terpuruk saat pandemi. Kedua, keinginan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi hadir di Indonesia. Itu adalah feedback yang penting sekali dari masyarakat. Jadi pencegahan itu yang penting,” katanya.
Saat menghadiri Peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, Menparekraf juga meluncurkan aplikasi Whistleblowing System (WBS). Aplikasi tersebut telah digagas sejak tahun 2018 untuk pengelolaan keuangan negara dan peresmian penggunaannya.
Hal itu disampaikan Menparekraf Sandiaga saat menghadiri Peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021 di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta, Senin (13/12/2021).
Hadir dalam acara tersebut bersama Menparekraf saat Peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, Wakil Menparekraf/Wakil Kepala Baparekraf Angela Tanoesoedibjo; Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani; Inspektur Utama Kemenparekraf/Baparekraf Restog Krisna Kusuma; Ahli Keuangan Negara dan salah satu pembuat UU Keuangan Negara, Siswo Sujanto.
Kasubdit IV Tindakan Pidana Korupsi Bareskrim POLRI Kombes Pol. Indarto, Direktur Penyelidik KPK Brigjen Pol. Endar Priantoro; dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Asri Agung Putra.
Menparekraf juga menjelaskan, bahwa dirinya ingin menciptakan lingkungan yang kondusif jauh dari praktik korupsi.
“Kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas korupsi, masyarakat sudah menyampaikan jajak pendapat bahwa mereka tidak ingin mentoleransi. Saya tegas mengimbau teman-teman di Kemenparekraf tidak ada kompromi untuk tindak pidana korupsi no negotiable semua harus sama berhadapan dengan hukum,” katanya.
Menparekraf Sandiaga juga menjelaskan berdasarkan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor 26 tahun 2021 dan arahan Presiden Joko Widodo pada acara Hakordia tahun ini, tentang imbauan Hakordia adalah seluruh publik dan stakeholders terutama Kementerian/Lembaga harus meningkatkan kepedulian dan meningkatkan kesadaran publik di lingkup mana pun juga untuk pencegahan tindak pidana korupsi.
“Presiden saat itu memaparkan ada 3 isu utama yang disampaikan oleh masyarakat dalam berbagai jajak pendapat, yang pertama adalah lapangan kerja, ini di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi sangat dibutuhkan yaitu lapangan pekerjaan untuk memberikan penghasilan dan menyejahterakan masyarakat bagi mereka yang terpuruk saat pandemi. Kedua, keinginan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi hadir di Indonesia. Itu adalah feedback yang penting sekali dari masyarakat. Jadi pencegahan itu yang penting,” katanya.
Saat menghadiri Peringatan Hari Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2021, Menparekraf juga meluncurkan aplikasi Whistleblowing System (WBS). Aplikasi tersebut telah digagas sejak tahun 2018 untuk pengelolaan keuangan negara dan peresmian penggunaannya.
Explore More