Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
1,3 Juta Masyarakat Miskin Ekstrem di Wilayah Pesisir Bakal Dientaskan
loading...
Nelayan merupakan pekerjaan utama masyarakat pesisir. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pada 2022 pemerintah akan memperluas cakupan penanganan kemiskinan ekstrem menjadi 212 kabupaten/kota di 25 provinsi, dan 147 kabupaten/kota di antaranya merupakan wilayah pesisir. Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan bahwa di 147 kabupaten/kota tersebut ada 1,3 juta masyarakat miskin ekstrem yang jadi target pengentasan.
“Penduduk yang berada di wilayah pesisir 110,4 juta jiwa. Sekitar 12,5% atau 1,3 juta jiwa merupakan penduduk miskin ekstrem,” katanya, Selasa (21/12/2021).
Dia mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir. Di antaranya demografi anggota rumah tangga lebih besar dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif. Kemudian pendidikan kepala rumah tangga sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD.
“Perumahannya atau sanitasi air bersih (kurang). Penerangan kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kemudian ketenagakerjaannya sebagian besar memiliki pekerjaan namun terkonsentasi pada kelompok yg berusaha sendiri atau berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Infrastrukturnya juga akses sistem komunikasi, jasa pengiriman dan penangan perlu diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu kerentanan masyarakat relatif lebih rawan. Terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan pemukiman kumuh atau di bantaran sungai.
“Akses layanan dasar, akses kesehatan relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik,” tuturnya.
Untuk pengentasan ini, Maruf mengatakan persiapannya akan dilakukan lebih awal. Jadi pada kuartal pertama 2022 bisa langsung dieksekusi.
“Kita sudah lebih awal untuk melakukan persiapan di 2022. Sehingga pada kuartal pertama kita sudah bisa melakukan upaya rencana aksi untuk melakukan penangan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita lebih awal melakukan penangan dengan harapan bahwa 2022 ini 212 kabupaten kita sudah entaskan. Sehingga sisanya nanti itu kita bisa selesaikan 2023, dan di 2024 kemiskinan ekstrem 0%. Ini target kita,” pungkasnya.
“Penduduk yang berada di wilayah pesisir 110,4 juta jiwa. Sekitar 12,5% atau 1,3 juta jiwa merupakan penduduk miskin ekstrem,” katanya, Selasa (21/12/2021).
Dia mengatakan bahwa ada beberapa karakteristik kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir. Di antaranya demografi anggota rumah tangga lebih besar dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang lebih produktif. Kemudian pendidikan kepala rumah tangga sebagian besar tidak bersekolah dan hanya lulusan SD.
“Perumahannya atau sanitasi air bersih (kurang). Penerangan kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kemudian ketenagakerjaannya sebagian besar memiliki pekerjaan namun terkonsentasi pada kelompok yg berusaha sendiri atau berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Infrastrukturnya juga akses sistem komunikasi, jasa pengiriman dan penangan perlu diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu kerentanan masyarakat relatif lebih rawan. Terutama terkait dengan gizi buruk dan keberadaan pemukiman kumuh atau di bantaran sungai.
“Akses layanan dasar, akses kesehatan relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik,” tuturnya.
Untuk pengentasan ini, Maruf mengatakan persiapannya akan dilakukan lebih awal. Jadi pada kuartal pertama 2022 bisa langsung dieksekusi.
“Kita sudah lebih awal untuk melakukan persiapan di 2022. Sehingga pada kuartal pertama kita sudah bisa melakukan upaya rencana aksi untuk melakukan penangan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita lebih awal melakukan penangan dengan harapan bahwa 2022 ini 212 kabupaten kita sudah entaskan. Sehingga sisanya nanti itu kita bisa selesaikan 2023, dan di 2024 kemiskinan ekstrem 0%. Ini target kita,” pungkasnya.
(uka)
Explore More