Susi Sentil Soal Diskriminasi Karantina, Luhut Jawab Begini
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan merespons pertanyaan dan pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusi soal diskriminasi karantina gratis bagi sejumlah pejabat dan masyarakat.
Menko Luhut mengatakan, bahwa pemerintah telah melakukan dan membuat sejumlah peraturan atau policy yang disandarkan sejumlah masukan dari berbagai pakar dan diminta untuk tidak disangkut pautkan kepada jabatan.
“Jadi pemerintah ini betul-berul melakukan dan membuat semua policy itu berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pakar, tidak ada yang kita ngarang sendiri, tidak ada yang kita mau sendiri apapun mengenai diskresi perjalanan kepada eselon 1 dan seterusnya itu diberikan berlaku universal, bukan hanya indonesia,” kata Menko Luhut dalam konferensi virtual Evaluasi PPKM, Senin (27/12/2021).
Menko Luhut menilai semua kebijakan yang disampaikan kepada Masyarakat telah sesuai dengan mekanisme yang dilakukan pengawasan dengan ketat bagi sejumlah kalangan di Indonesia.
“Kenapa ? karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan, tapi tentu dengan pengawasan yang ketat. Jadi jangan dibentrokkan antara pejabat pemerintah, antara orang berada, dengan rakyat biasa, saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat yang bicara seperti itu (Susi Pudjiastuti),” ujarnya.
Menurut Luhut apa yang telah dilakukan saat ini oleh Pemerintah yakni dengan pengalaman selama ini. “Kita akan memberikan yang terbaik buat republik ini. Jadi tolong teman media jangan membuat berita yang kontradiktif dan ambil saja berita resmi yang disampaikan pemerintah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sudi Pudjiastuti mengkritik dan mempersoalkan banyak orang mampu ke luar negeri tapi meminta karantina gratis. Melalui akun twitter resmi pribadinya, Susi meminta penjelasan Menko Luhut mengenai pernyataan tersebut dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan dan memperbandingkan segala keistimewaan yang di dapat.
Menko Luhut mengatakan, bahwa pemerintah telah melakukan dan membuat sejumlah peraturan atau policy yang disandarkan sejumlah masukan dari berbagai pakar dan diminta untuk tidak disangkut pautkan kepada jabatan.
“Jadi pemerintah ini betul-berul melakukan dan membuat semua policy itu berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pakar, tidak ada yang kita ngarang sendiri, tidak ada yang kita mau sendiri apapun mengenai diskresi perjalanan kepada eselon 1 dan seterusnya itu diberikan berlaku universal, bukan hanya indonesia,” kata Menko Luhut dalam konferensi virtual Evaluasi PPKM, Senin (27/12/2021).
Menko Luhut menilai semua kebijakan yang disampaikan kepada Masyarakat telah sesuai dengan mekanisme yang dilakukan pengawasan dengan ketat bagi sejumlah kalangan di Indonesia.
“Kenapa ? karena mekanisme bernegara itu harus tetap jalan, tapi tentu dengan pengawasan yang ketat. Jadi jangan dibentrokkan antara pejabat pemerintah, antara orang berada, dengan rakyat biasa, saya kira itu tidak arif kalau ada mantan pejabat yang bicara seperti itu (Susi Pudjiastuti),” ujarnya.
Menurut Luhut apa yang telah dilakukan saat ini oleh Pemerintah yakni dengan pengalaman selama ini. “Kita akan memberikan yang terbaik buat republik ini. Jadi tolong teman media jangan membuat berita yang kontradiktif dan ambil saja berita resmi yang disampaikan pemerintah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sudi Pudjiastuti mengkritik dan mempersoalkan banyak orang mampu ke luar negeri tapi meminta karantina gratis. Melalui akun twitter resmi pribadinya, Susi meminta penjelasan Menko Luhut mengenai pernyataan tersebut dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan dan memperbandingkan segala keistimewaan yang di dapat.
(akr)