Kaleidoskop 2021: Simak! Capaian Infrastruktur Jokowi 2021
loading...
Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan tanggul pengendali banjir di Sintang, Kalimantan Barat. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Terbesar dalam 6 tahun, anggaran infrastruktur tahun 2021 mencapai Rp417,4 triliun. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, fokus anggaran infrastruktur tahun ini dialokasikan kepada pemerintah pusat sebanyak Rp239,8 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp131,8 triliun.
Anggaran juga dialokasikan sebesar Rp45,8 triliun untuk pembiayaan di sektor infrastruktur. Adapun sejumlah capaian pembangunan infrastruktur tahun ini ialah pembangunan rumah susun dan rumah khusus sebanyak 53 unit, jalan sepanjang 965,4 kilometer (km), jembatan sepanjang 446,56 km dan bandar udara (bandara) sebanyak 10 lokasi.
Tak hanya itu, ada juga jaringan gas bumi rumah tangga sebanyak 120.776 sambungan rumah (SR) dan PLTS Rooftop dan PLTS Cold Storage sebesar 11,8 megawatt peak (MWp). Berdasarkan catatan, jumlah anggaran tahun ini mengalami peningkatan 48,4% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp281,1 triliun.
Nilai anggaran tersebut apabila dibandingkan tahun 2016 naik 55,1%, yaitu sebesar Rp269,1 triliun. Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan Rp384,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung peningkatan konektivitas dan mobilitas di dalam negeri. Adapun anggaran itu digunakan untuk menyediakan infrastruktur energi dan pangan terjangkau dan andal, serta pembangunan teknologi informasi.
Pembangunan infrastruktur ala Jokowi tak selalu berjalan mulus, lantaran mendapatkan kritikan dari sejumlah kalangan. Namun demikian, Jokowi tetap tegas untuk terus melanjutkan pembangunan kendati di tengah pandemi Covid-19. "Apapun cacian, hinaan saya tetap lurus terus, akan saya kerjakan," tandas Jokowi, baru-baru ini.
Jokowi beralasan, pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan karena ingin membangun peradaban Indonesia yang lebih maju dan unggul di mata dunia. Sebab itu, transfer ke daerah dan dana desa juga sebagian wajib dialokasikan untuk pembangunan proyek infrastruktur khususnya di pedesaan.
Melalui fokus anggaran tersebut, jalan-jalan desa, jembatan, irigasi, pasar rakyat sudah mulai terbangun. "Ini tidak akan dirasakan sekarang. Tapi kalau pondasi ini tidak terbangun, kita tidak bisa bersaing dengan negara lain," kata dia.
Jokowi pun berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur sampai 2024 mendatang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPRR Kemenkeu) pembangunan infrastruktur hingga 2024 membutuhkan dana USD441 miliar atau setara Rp6.257 triliun.
Namun, besarnya anggaran tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini mengatakan bahwa pembiayaan infrastruktur dibangun melalui 3 sumber, yaitu anggaran fiskal sebesar 37% atau sekitar USD163 miliar, BUMN sebesar 21% sekitar USD93 miliar dan investasi swasta 42% sekitar USD185 miliar.
Pembiayaan tersebut dilakukan melalui tiga skema, yakni public private partnership atau KPBU, blended finance dan SDG Indonesia One. Pembangunan infrastruktur merupakan tulang punggung ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Anggaran juga dialokasikan sebesar Rp45,8 triliun untuk pembiayaan di sektor infrastruktur. Adapun sejumlah capaian pembangunan infrastruktur tahun ini ialah pembangunan rumah susun dan rumah khusus sebanyak 53 unit, jalan sepanjang 965,4 kilometer (km), jembatan sepanjang 446,56 km dan bandar udara (bandara) sebanyak 10 lokasi.
Tak hanya itu, ada juga jaringan gas bumi rumah tangga sebanyak 120.776 sambungan rumah (SR) dan PLTS Rooftop dan PLTS Cold Storage sebesar 11,8 megawatt peak (MWp). Berdasarkan catatan, jumlah anggaran tahun ini mengalami peningkatan 48,4% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp281,1 triliun.
Nilai anggaran tersebut apabila dibandingkan tahun 2016 naik 55,1%, yaitu sebesar Rp269,1 triliun. Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan Rp384,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung peningkatan konektivitas dan mobilitas di dalam negeri. Adapun anggaran itu digunakan untuk menyediakan infrastruktur energi dan pangan terjangkau dan andal, serta pembangunan teknologi informasi.
Pembangunan infrastruktur ala Jokowi tak selalu berjalan mulus, lantaran mendapatkan kritikan dari sejumlah kalangan. Namun demikian, Jokowi tetap tegas untuk terus melanjutkan pembangunan kendati di tengah pandemi Covid-19. "Apapun cacian, hinaan saya tetap lurus terus, akan saya kerjakan," tandas Jokowi, baru-baru ini.
Jokowi beralasan, pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan karena ingin membangun peradaban Indonesia yang lebih maju dan unggul di mata dunia. Sebab itu, transfer ke daerah dan dana desa juga sebagian wajib dialokasikan untuk pembangunan proyek infrastruktur khususnya di pedesaan.
Melalui fokus anggaran tersebut, jalan-jalan desa, jembatan, irigasi, pasar rakyat sudah mulai terbangun. "Ini tidak akan dirasakan sekarang. Tapi kalau pondasi ini tidak terbangun, kita tidak bisa bersaing dengan negara lain," kata dia.
Jokowi pun berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur sampai 2024 mendatang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPRR Kemenkeu) pembangunan infrastruktur hingga 2024 membutuhkan dana USD441 miliar atau setara Rp6.257 triliun.
Namun, besarnya anggaran tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Sri Mulyani belum lama ini mengatakan bahwa pembiayaan infrastruktur dibangun melalui 3 sumber, yaitu anggaran fiskal sebesar 37% atau sekitar USD163 miliar, BUMN sebesar 21% sekitar USD93 miliar dan investasi swasta 42% sekitar USD185 miliar.
Pembiayaan tersebut dilakukan melalui tiga skema, yakni public private partnership atau KPBU, blended finance dan SDG Indonesia One. Pembangunan infrastruktur merupakan tulang punggung ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan jangka panjang.
(nng)
Lihat Juga :
