Sri Mulyani Curhat: Mumet Diminta Jokowi Gratiskan Vaksin Covid
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani bercerita pengalaman saat diminta Presiden Jokowi menggartiskan vaksin Covid-19. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bercerita terkait pengalamannya saat diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan vaksin Covid-19. Padahal, pengadaan impor vaksin dari luar negeri berbayar.
Ia pun mengaku pusing meladeni permintaan Jokowi tersebut, yang awalnya hanya digratsikan kepada masyarakat tidak mampu tapi kemudian Jokowi memutuskan seluruh masyarakat digratiskan.
"Presiden tiba-tiba mengoreksi bahwa vaksin Covid-19 gratis semuanya. Lah, padahal anggaran dari kita. Langsung mumet," kata Sri Mulyani saat video virtual, Selasa (29/12/2021).
Sri Mulyani mengungkapkan, itu terjadi tahun lalu setelah vaksin ditemukan.
Belum lagi, saat ditugasi dalam menyiapakan anggaran, ternyata vaksin dari pihak supplier masih belum siap. Sehingga otomatis alokasi APBN untuk vaksin yang tadinya disiapkan pada 2020 jadi meleset ke tahun berikutnya di 2021.
"Dan itu kemudian sebabkan kita harus realokasi, karena setiap tahun anggaran itu diatur dalam APBN. UU APBN kan harus diikuti, karena saya tahu nanti kita akan diaudit, kita lakukan realokasi," ungkapnya.
Dia mengungkapkan, terkait vaksin gratis kala itu pemerintah kala itu mendapatkan kritik tajam dari sejumlah kalangan. Namun pada akhirnya seluruh masyarakat mendapatkan vaksin gratis kendati keuangan negara kala itu kompleks sekali menangani pandemi Covid-19.
"Itu kompleks banget. Terus kita pikir kalau begitu, berapa jumlahnya? Dihitungnya berdasarkan offering pertama waktu itu, Sinovac berapa, Sinopharm berapa, AstraZeneca berapa," jelasnya.
Ia pun mengaku pusing meladeni permintaan Jokowi tersebut, yang awalnya hanya digratsikan kepada masyarakat tidak mampu tapi kemudian Jokowi memutuskan seluruh masyarakat digratiskan.
"Presiden tiba-tiba mengoreksi bahwa vaksin Covid-19 gratis semuanya. Lah, padahal anggaran dari kita. Langsung mumet," kata Sri Mulyani saat video virtual, Selasa (29/12/2021).
Sri Mulyani mengungkapkan, itu terjadi tahun lalu setelah vaksin ditemukan.
Belum lagi, saat ditugasi dalam menyiapakan anggaran, ternyata vaksin dari pihak supplier masih belum siap. Sehingga otomatis alokasi APBN untuk vaksin yang tadinya disiapkan pada 2020 jadi meleset ke tahun berikutnya di 2021.
"Dan itu kemudian sebabkan kita harus realokasi, karena setiap tahun anggaran itu diatur dalam APBN. UU APBN kan harus diikuti, karena saya tahu nanti kita akan diaudit, kita lakukan realokasi," ungkapnya.
Dia mengungkapkan, terkait vaksin gratis kala itu pemerintah kala itu mendapatkan kritik tajam dari sejumlah kalangan. Namun pada akhirnya seluruh masyarakat mendapatkan vaksin gratis kendati keuangan negara kala itu kompleks sekali menangani pandemi Covid-19.
"Itu kompleks banget. Terus kita pikir kalau begitu, berapa jumlahnya? Dihitungnya berdasarkan offering pertama waktu itu, Sinovac berapa, Sinopharm berapa, AstraZeneca berapa," jelasnya.
(nng)
Explore More