Digadang-gadang Jadi Dirut Pertamina, Ahok Terganjal Anggota Parpol
loading...
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok santer dikabarkan akan menjadi Dirut Pertamina. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Santer terdengar Menteri BUMN Erick Thohir bakal merombak jajaran direksi di tubuh perusahaan migas nasional yakni PT Pertamina (Persero). Sejumlah kandidat pun muncul salah satunya Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok.
Komisaris Utama Pertamina tersebut digadang-gadang bakal menggeser posisi direktur utama menggantikan Nicke Widyawati. Terkait itu, sejumlah kalangan pun ikut bersuara.
Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi, misalnya berpendapat sosok Ahok dianggap kurang tepat menduduki presiden direktur di Pertamina.
Pasalnya, Ahok bukan dari kalangan profesional karena telah menjadi anggota partai politik walaupun dari sisi kualitas memimpin dan integritasnya tidak diragukan lagi.
Sebagaimana diketahui, Ahok saat ini telah menjadi anggota PDI Perjuangan sehingga kurang pantas menjadi nahkoda di perusahaan besar seperti Pertamina.
“Saya kira kurang pas, karena Ahok dari partai politik bukan murni dari profesional. Selain itu, Ahok juga belum pernah memimpin perusahaan besar apalagi Pertamina,” tandas dia kepada SINDO Media, di Jakarta, Rabu (10/6/2020). (Baca Juga :
Ahok Kandidat Dirut Pertamina, Pengamat: Tidak Jaminan )
Menurut dia, Ahok memang pantas memimpin tapi bukan di perusahaan sebesar Pertamina, melainkan lebih cocok duduk di pemerintahan untuk mendorong perbaikan regulasi perizinan, transparansi dan transformasi agar investasi energi jauh lebih baik. Fahmy pun memberikan pandangan terkait kriteria yang cocok menjadi dirut Pertamina.
“Dirut Pertamina alangkah baiknya bukan dari parpol walaupun punya track record bagus di pemerintahan. Integritas Ahok perlu dicontoh, tapi perlu kapabilitas dan pengalaman memimpin BUMN serta punya manajerial yang bagus memimpin perusahaan sebesar Pertamina,” kata dia.
Mantan Tim AntiMafia Migas ini pun mendukung langkah Erick Thohir merombak jajaran direksi hingga mengganti dirut Pertamina. Pasalnya, dirut Pertamina saat ini dianggap gagal menjadi nahkoda.
“Utamanya dalam melaksanakan program pembangunan kilang. Saya kira sulit terwujud karena jika melihat perkembangan saat ini belum menunjukkan progres signifikan,” kata dia.
Komisaris Utama Pertamina tersebut digadang-gadang bakal menggeser posisi direktur utama menggantikan Nicke Widyawati. Terkait itu, sejumlah kalangan pun ikut bersuara.
Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi, misalnya berpendapat sosok Ahok dianggap kurang tepat menduduki presiden direktur di Pertamina.
Pasalnya, Ahok bukan dari kalangan profesional karena telah menjadi anggota partai politik walaupun dari sisi kualitas memimpin dan integritasnya tidak diragukan lagi.
Sebagaimana diketahui, Ahok saat ini telah menjadi anggota PDI Perjuangan sehingga kurang pantas menjadi nahkoda di perusahaan besar seperti Pertamina.
“Saya kira kurang pas, karena Ahok dari partai politik bukan murni dari profesional. Selain itu, Ahok juga belum pernah memimpin perusahaan besar apalagi Pertamina,” tandas dia kepada SINDO Media, di Jakarta, Rabu (10/6/2020). (Baca Juga :
Ahok Kandidat Dirut Pertamina, Pengamat: Tidak Jaminan )
Menurut dia, Ahok memang pantas memimpin tapi bukan di perusahaan sebesar Pertamina, melainkan lebih cocok duduk di pemerintahan untuk mendorong perbaikan regulasi perizinan, transparansi dan transformasi agar investasi energi jauh lebih baik. Fahmy pun memberikan pandangan terkait kriteria yang cocok menjadi dirut Pertamina.
“Dirut Pertamina alangkah baiknya bukan dari parpol walaupun punya track record bagus di pemerintahan. Integritas Ahok perlu dicontoh, tapi perlu kapabilitas dan pengalaman memimpin BUMN serta punya manajerial yang bagus memimpin perusahaan sebesar Pertamina,” kata dia.
Mantan Tim AntiMafia Migas ini pun mendukung langkah Erick Thohir merombak jajaran direksi hingga mengganti dirut Pertamina. Pasalnya, dirut Pertamina saat ini dianggap gagal menjadi nahkoda.
“Utamanya dalam melaksanakan program pembangunan kilang. Saya kira sulit terwujud karena jika melihat perkembangan saat ini belum menunjukkan progres signifikan,” kata dia.
Explore More