DPR dan Kemnaker Didesak Panggil Pimpinan SP Pertamina
Rabu, 19 Januari 2022 - 10:41 WIB
loading...
DPR dan Kemnakwer diminta memanggil FSPPB untuk memastikan ke depan tak ada lagi ancaman mogok yang akan merugikan masyarakat. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSPBB) meminta DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memanggil pimpinan Serikat Pekerja (SP) Pertamina untuk memastikan ancaman mogok kerja yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat tidak terulang lagi. Selain itu, pemanggilan ini juga bertujuan untuk mengingatkan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) agar tidak terjebak politik praktis.
"DPR dan Kemnaker bisa memanggil elit-elit Serikat Pekerja Pertamina terkait ancaman mogok kerja yang berbarengan dengan tuntutan pencopotan direktur utama, karena berpotensi merugikan masyarakat dan aromanya ada unsur politis di sini," kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono, dalam penjelasannya, Selasa (18/1/2022).
Baca Juga: Pertamina dan AKR Dapat Tugas Salurkan BBM Subsidi 15,1 Juta KL di 2022
Dugaan adanya unsur politis didasarkan pada tuntutan pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang tanpa alasan jelas. Pasalnya, pengangkatan maupun pergantian direksi di BUMN, termasuk Pertamina bukanlah ranah serikat pekerja, melainkan wewenang menteri BUMN.
Tri menilai, tuntutan pencopotan direktur utama Pertamina bukan merupakan keinginan para karyawan di level bawah. Desakan ini, kata dia, diduga datang hanya dari segelintir elit di FSPPB. "Saya melihatnya itu (desakan pencopotan direktur utama) bukan keinginan mayoritas pekerja Pertamina. Sepertinya cuma beberapa elitnya saja yang punya kepentingan mau menggeser Nicke. Maka DPR perlu memastikan jangan sampai ada gerakan politik terselubung di tubuh FSPPB," tandasnya.
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu juga menyayangkan ancaman mogok yang dilontarkan FSPPB beberapa waktu lalu. Menurutnya, FSPPB seolah tidak memikirkan dampak buruk aksi tersebut bagi masyarakat luas
"Kejadian tersebut tidak boleh terulang kembali karena hanya akan merugikan masyarakat. Pertamina ini tanggung jawabnya besar, mulai dari hulu sampai hilir itu menyangkut hajat hidup masyarakat. Kasihan masyarakat kalau sampai harus menanggung dampaknya," kata Tri.
Baca Juga: Di Tengah Situasi Panas, Jerman Ingin Normalkan Hubungan dengan Rusia
Tri juga meminta Serikat Pekerja Pertamina ke depan lebih mengedepankan dialog ketika menghadapi masalah dengan manajemen. Agar tidak mudah dijadikan alat politik, Tri mengajak serikat pekerja dan seluruh karyawan Pertamina menahan diri dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.
Ajakan ini juga ia tujukan terhadap serikat pekerja lainnya di seluruh badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kepentingan masyarakat. "Saya mengajak seluruh serikat pekerja di perusahaan BUMN untuk menjadi mitra manajemen dalam membangun perusahaan serta melayani kepentingan masyarakat luas dengan baik," tandasnya.
"DPR dan Kemnaker bisa memanggil elit-elit Serikat Pekerja Pertamina terkait ancaman mogok kerja yang berbarengan dengan tuntutan pencopotan direktur utama, karena berpotensi merugikan masyarakat dan aromanya ada unsur politis di sini," kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono, dalam penjelasannya, Selasa (18/1/2022).
Baca Juga: Pertamina dan AKR Dapat Tugas Salurkan BBM Subsidi 15,1 Juta KL di 2022
Dugaan adanya unsur politis didasarkan pada tuntutan pencopotan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati yang tanpa alasan jelas. Pasalnya, pengangkatan maupun pergantian direksi di BUMN, termasuk Pertamina bukanlah ranah serikat pekerja, melainkan wewenang menteri BUMN.
Tri menilai, tuntutan pencopotan direktur utama Pertamina bukan merupakan keinginan para karyawan di level bawah. Desakan ini, kata dia, diduga datang hanya dari segelintir elit di FSPPB. "Saya melihatnya itu (desakan pencopotan direktur utama) bukan keinginan mayoritas pekerja Pertamina. Sepertinya cuma beberapa elitnya saja yang punya kepentingan mau menggeser Nicke. Maka DPR perlu memastikan jangan sampai ada gerakan politik terselubung di tubuh FSPPB," tandasnya.
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu juga menyayangkan ancaman mogok yang dilontarkan FSPPB beberapa waktu lalu. Menurutnya, FSPPB seolah tidak memikirkan dampak buruk aksi tersebut bagi masyarakat luas
"Kejadian tersebut tidak boleh terulang kembali karena hanya akan merugikan masyarakat. Pertamina ini tanggung jawabnya besar, mulai dari hulu sampai hilir itu menyangkut hajat hidup masyarakat. Kasihan masyarakat kalau sampai harus menanggung dampaknya," kata Tri.
Baca Juga: Di Tengah Situasi Panas, Jerman Ingin Normalkan Hubungan dengan Rusia
Tri juga meminta Serikat Pekerja Pertamina ke depan lebih mengedepankan dialog ketika menghadapi masalah dengan manajemen. Agar tidak mudah dijadikan alat politik, Tri mengajak serikat pekerja dan seluruh karyawan Pertamina menahan diri dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.
Ajakan ini juga ia tujukan terhadap serikat pekerja lainnya di seluruh badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kepentingan masyarakat. "Saya mengajak seluruh serikat pekerja di perusahaan BUMN untuk menjadi mitra manajemen dalam membangun perusahaan serta melayani kepentingan masyarakat luas dengan baik," tandasnya.
(fai)
Lihat Juga :
