Bulog diyakini mampu jadi pilar swasembada pangan

Sabtu, 28 Juli 2012 - 13:26 WIB
Bulog diyakini mampu jadi pilar swasembada pangan
Bulog diyakini mampu jadi pilar swasembada pangan
A A A
Sindonews.com - Kembalinya fungsi Perusahaan Umum (Perum) Bulog pada aslinya untuk mengatur harga bahan pokok, memberikan secercah titik cerah dalam persoalan pangan yang semakin rumit di Indonesia. Walaupun masih dalam pembahasan, namun banyak pihak yang pastinya sangat mendukung kebijakan ini.

Direktur Pelayanan Public Perum Bulog, Agusdin Farid menuturkan, proyeksinya nanti, Bulog tidak hanya akan menstabilkan harga, namun juga akan mempercepat proses untuk mencapai swasembada di beberapa bahan pokok, yang salah satunya adalah kedelai.

"Jadi dapat dikatakan sangat erat hubungannya, antara dengan menstabilkan harga dengan swasembada pangan," ungkapnya pada acara Polemik Sindoradio "Memble Tanpa Kedelai" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/7/2012).

Menurutnya, dengan kebijakan itu para petani akan sangat bergairah untuk menanam kedelai. Karena pasalnya untuk saat ini, harga kedelai sebelum naik, jauh sangat tidak menguntungkan petani. Kemudian setelah ada kenaikan, dimana harga kedelai mencapai Rp8.000, petani cukup semangat. "Karena menjaga harga sehingga petani bergairah dan kepastian harga yang diperoleh," tuturnya.

Konsep peralihan fungsi Bulog, nantinya akan kembali menetapkan harga batas terendah dan harga batas tertinggi dari kedelai di Indonesia. Jadi, walaupun dunia menarik harga dengan angka yang tinggi, baik petani dan konsumen di Indonesia akan tetap aman.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono menyatakan dalam waktu dekat Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan kembali ke fungsi awalnya, yaitu menjaga kestabilan harga bahan pokok. Walaupun masih dalam pembahasan, namun menurutnya, hal ini sudah disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Targetnya, bulan depan (Agustus) Bulog sudah kembali ke fungsinya pada era orde baru.

"Nanti untuk tadi menyanggah bahan pokok, sehingga nanti ada semacam Harga Pembelian Pemerintah (HPP), supaya nanti saat kedelai misalnya turun harganya, ada batas turun berapa," ucap Suswanto.
(gpr)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5557 seconds (0.1#10.140)