Soal Pengusaha Minta Pilpres Diundur, Bahlil: Bukan Hal Tabu untuk Didiskusikan
loading...
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa wacana agar pilpres diundur dari kalangan pengusaha wajar didiskusikan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka suara mengenai pernyataannya soal pengusaha yang meminta agar pemilihan presiden (pilpres) 2024 diundur.
Menurutnya, suara para pengusaha itu didasari kenyataan bahwa pemulihan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi politik yang stabil. Jika keadaan politik tidak stabil atau ada pergantian kepemimpinan, maka ada kekhawatiran pemulihan ekonomi akan terhambat.
"Apa mungkin pemulihan ekonomi itu terwujud kalau tak ada stabilitas? Omong kosong bicara pemulihan ekonomi tanpa stabilitas, itu terkait persoalan hukum dan keamanan, instrumennya politik," ungkap Bahlil dalam Indonesia Economic Outlook 2022 HIPMI, Selasa (25/1/2022).
Dia menambahkan, pada akhirnya semua pihak akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu memulihkan ekonomi dan kesehatan negara dari pandemi atau melakukan kontestasi politik di tengah pandemi yang belum usai.
"Jadi teman-teman harus berpikir cerdas, negara ini butuh apa? Butuh pengendalian Covid-19 dan butuh pemulihan ekonomi untuk lapangan kerja ada, atau butuh demokrasi dengan konteks pemilu?" tanyanya.
Karena itu, tegas dia, hal itu wajar untuk didiskusikan. Justru, menurutnya semua akan menjadi jelas jika masing-masing pihak bisa memberikan pendapatnya. "Kenapa harus tabu? Silakan saja diskusikan, ini bukan barang haram untuk dibicarakan," tandasnya.
Sebelumnya, Bahlil menyatakan kalangan dunia usaha alias pengusaha berharap pemilu 2024 bisa diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Bahlil mengungkap hal itu saat mengomentari temuan survei tentang perpanjangan pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2027 mendatang.
Menurutnya, suara para pengusaha itu didasari kenyataan bahwa pemulihan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi politik yang stabil. Jika keadaan politik tidak stabil atau ada pergantian kepemimpinan, maka ada kekhawatiran pemulihan ekonomi akan terhambat.
"Apa mungkin pemulihan ekonomi itu terwujud kalau tak ada stabilitas? Omong kosong bicara pemulihan ekonomi tanpa stabilitas, itu terkait persoalan hukum dan keamanan, instrumennya politik," ungkap Bahlil dalam Indonesia Economic Outlook 2022 HIPMI, Selasa (25/1/2022).
Dia menambahkan, pada akhirnya semua pihak akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu memulihkan ekonomi dan kesehatan negara dari pandemi atau melakukan kontestasi politik di tengah pandemi yang belum usai.
"Jadi teman-teman harus berpikir cerdas, negara ini butuh apa? Butuh pengendalian Covid-19 dan butuh pemulihan ekonomi untuk lapangan kerja ada, atau butuh demokrasi dengan konteks pemilu?" tanyanya.
Karena itu, tegas dia, hal itu wajar untuk didiskusikan. Justru, menurutnya semua akan menjadi jelas jika masing-masing pihak bisa memberikan pendapatnya. "Kenapa harus tabu? Silakan saja diskusikan, ini bukan barang haram untuk dibicarakan," tandasnya.
Sebelumnya, Bahlil menyatakan kalangan dunia usaha alias pengusaha berharap pemilu 2024 bisa diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Bahlil mengungkap hal itu saat mengomentari temuan survei tentang perpanjangan pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2027 mendatang.
(fai)
Explore More