Hadapi Tatanan Baru, Kementan Perkuat Sistem Logistik Nasional
Jum'at, 12 Juni 2020 - 08:22 WIB
loading...
Gedung Kementerian Pertanian. Foto/Dok.
A
A
A
JAKARTA - Jelang berlangsungnya tatanan hidup baru atau new normal, Kementerian Pertanian terus melakukan penguatan sistem logistik pangan nasional. Ini dilakukan dalam rangka antisipasi kemungkinan terjadinya krisis pangan seperti yang disampaikan Badan Pangan Dunia, FAO.
Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, mengatakan logistik memiliki peran penting dalam mengantisispasi kelangkaan pangan dan disfalitas pangan nasional.
"Sesuai dengan arahan Pak Menteri, upaya ini harus dijalankan bersama dengan stake holder terkait baik dari dunia usaha seperti BUMN atau para pelaku usaha lainnya," ujar Momon dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, (12/6/2020).
Sebagai informasi, regulasi logistik diatur dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) No.26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Aturan ini wajib diterapkan sebagai salah satu prasarana dalam membangun daya saing nasional serta mendukung pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025.
Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi menilai, sistem logistik sangat penting untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh dunia. Baca: Pemerintah Tetapkan Kalteng sebagai Kawasan Food Estate
Menurut dia, ada empat strategi penguatan sistem logistik pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pada wilayah defisit dengan mendekatkan produksi ke konsumen. Di samping itu ada juga program penambahan area tanam baru (PATB) wilayah defisit, penyediaan input produksi, dan penyediaan sarana serta prasarana produksi.
Kedua, kata Agung, adalah perbaikan sistem distribusi. Caranya dengan meningkatkan kelancaran distribusi pangan yang meliputi program penyederhanaan rantai pasok dan intervensi distribusi, pengembangan nasional dan regional food hub serta pembangunan sistem jual beli e-commerce.
Ketiga, kelembagaan distribusi pangan. Koordinasi dan sinergitas antar pelaku logistik yang meliputi program penguatan pera pelaku logistik, pembentukan lembaga logistik, dan harmonisasi peraturan serta kebijakan sistem logistik pangan.
"Strategi keempat tentang peningkatan konsumsi pangan lokal dengan meningkatkan konsumsi lokal yang meliputi pengembangan kawasan atau UMKM dan kampanye gerakan konsumsi pangan lokal," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Budi Sadikin mengatakan, bahwa sistem logistik pangan nasional sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Bahkan, sistem ini sudah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo, terutama dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas pangan, dan kesinambungan maupun kemandirian.
"Untuk itu, BUMN memiliki strategi yang sudah disusun dalam mendorong mandat Presiden tersebut. Pertama dengan membentuk klaster BUMN pangan seperti SHS, Berdikari, Perindo, RNI, PT Garam, Bulog, dan lain-lain. Kedua kita akan membangun industri pangan modern, ketiga membangun model kerjasama yang baru, dan terakhir regifusi pemasaran," tutupnya.
Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono, mengatakan logistik memiliki peran penting dalam mengantisispasi kelangkaan pangan dan disfalitas pangan nasional.
"Sesuai dengan arahan Pak Menteri, upaya ini harus dijalankan bersama dengan stake holder terkait baik dari dunia usaha seperti BUMN atau para pelaku usaha lainnya," ujar Momon dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, (12/6/2020).
Sebagai informasi, regulasi logistik diatur dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) No.26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Aturan ini wajib diterapkan sebagai salah satu prasarana dalam membangun daya saing nasional serta mendukung pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025.
Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan, Agung Hendriadi menilai, sistem logistik sangat penting untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh dunia. Baca: Pemerintah Tetapkan Kalteng sebagai Kawasan Food Estate
Menurut dia, ada empat strategi penguatan sistem logistik pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pada wilayah defisit dengan mendekatkan produksi ke konsumen. Di samping itu ada juga program penambahan area tanam baru (PATB) wilayah defisit, penyediaan input produksi, dan penyediaan sarana serta prasarana produksi.
Kedua, kata Agung, adalah perbaikan sistem distribusi. Caranya dengan meningkatkan kelancaran distribusi pangan yang meliputi program penyederhanaan rantai pasok dan intervensi distribusi, pengembangan nasional dan regional food hub serta pembangunan sistem jual beli e-commerce.
Ketiga, kelembagaan distribusi pangan. Koordinasi dan sinergitas antar pelaku logistik yang meliputi program penguatan pera pelaku logistik, pembentukan lembaga logistik, dan harmonisasi peraturan serta kebijakan sistem logistik pangan.
"Strategi keempat tentang peningkatan konsumsi pangan lokal dengan meningkatkan konsumsi lokal yang meliputi pengembangan kawasan atau UMKM dan kampanye gerakan konsumsi pangan lokal," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Budi Sadikin mengatakan, bahwa sistem logistik pangan nasional sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Bahkan, sistem ini sudah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo, terutama dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas pangan, dan kesinambungan maupun kemandirian.
"Untuk itu, BUMN memiliki strategi yang sudah disusun dalam mendorong mandat Presiden tersebut. Pertama dengan membentuk klaster BUMN pangan seperti SHS, Berdikari, Perindo, RNI, PT Garam, Bulog, dan lain-lain. Kedua kita akan membangun industri pangan modern, ketiga membangun model kerjasama yang baru, dan terakhir regifusi pemasaran," tutupnya.
(bon)
Lihat Juga :
