Pengembangan usaha di daerah butuh koordinasi

Sindonews.com - Pengembangan dunia usaha di daerah bisa terealisasi apabila semua pihak terkait, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha nasional bisa berkoordinasi dengan baik.

Ekonom Sri Adiningsih mengatakan, proyek-proyek investasi memang harus melibatkan pengusaha lokal. Keterlibatan pengusaha di daerah, kata dia, bisa mendorong kemampuan mereka dalam berbisnis.

“Pemerintah daerah harus bisa memberikan fasilitas dan kesempatan kepada pengusaha daerah,”kata Sri ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (5/10/2012).

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah memprioritaskan pengembangan dunia usaha di daerah. Salah satu cara yang bisa ditempuh yakni memprioritaskan pelaksanaan proyek-proyek APBN/ APBD senilai Rp20 miliar ke bawah kepada pengusaha daerah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, Kadin sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan di daerah. “Kadin bersama dunia usaha akan mendukung kebijakan yang akan mempercepat pembangunan infrastruktur agar pembangunan di daerah-daerah dapat segera terlaksana sepenuhnya,” kata Suryo.

Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Harry Warganegara mengatakan, diperlukan kerja keras dan lobi secara menyeluruh guna tercapainya usulan Kadin tersebut.

"Usulan Hipmi adalah diwajibkan dulu BUMN konsorsium dengan pengusaha lokal. Pengusaha lokal tidak boleh perusahaan sama untuk jumlah pekerjaan dalam setahun, supaya tidak ada pengusaha lokal yang itu-itu saja," katanya

Hipmi juga mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi yang bisa menumbuhkan, menjaga,dan melindungi para pengusaha pemula dan pengusaha daerah.

Regulasi tersebut diharapkan bisa mendorong keterlibatan para pengusaha daerah dalam proyek investasi sehingga tak lagi hanya menjadi penonton.

“Kita memerlukan sebuah affirmative action untuk menjaga pengusaha pemula dan daerah sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri
sendiri,” ujar Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari.