Membangun Komunikasi Lintas Sektor Pembentukan Holding Pangan BUMN

JAKARTA - Holding BUMN Pangan atau ID Food telah diresmikan Menteri BUMN Erick Thohir pada Januari 2022. Dibalik prosesnya, pemegang saham dan manajemen menempuh strategi komunikasi korporasi yang mengawal holding hingga ke tahap peresmian. Lantas, bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan pada proses lintas sektor menuju Holding Pangan?

Corporate Communication ID Food, Fadhilah menjelaskan proses pendirian holding membutuhkan strategi komunikasi yang mumpuni karena melewati sejumlah tahapan yang cukup panjang. Perusahaan, kata Fadhilah, melakukan penyesuaian strategi komunikasi baik dari conduct public relations research dalam organisasi, menentukan strategi komunikasi dari hasil riset dan diimplementasikan melalui beberapa taktik yang diprogramkan dan mengkomunikasikannya kepada stakeholders sebagai bagian dari peningkatan reputasi organisasi.

"Fungsi Corporate Communication di Perusahaan, harus mampu menentukan prioritas stakeholders berdasarkan klasifikasinya, kapan menempatkan Dormant, Dominant, Dangerous, Depended, Definitive, Discretionary stakeholders pada setiap corporate action maupun corporate issue di masing-masing perusahaan," ujar Fadhilah, pada kesempatan sharing session forum Humas BUMN, diikutip di Jakarta, Minggu (6/2/2022).



Adapun proses pendirian holding yang dilewati pemegang saham dan manajemen diantaranya perubahan badan hukum salah satu anggotanya yakni pemerseroan Perum Perikanan Indonesia menjadi PT Perikanan Indonesia. Selanjutnya, penggabungan 6 BUMN Pangan menjadi 3 BUMN Pangan, hingga restu Presiden Joko Widodo melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham RNI, Akta Inbreng saham pemerintah antara RNI sebagai Induk dan 5 anggota BUMN Pangan. Tahapan terakhir adalah Launching brand Holding Pangan ID Food.

Fadhilah, wanita yang bergelut profesi sebagai praktisi komunikasi korporasi selama 15 tahun di perusahaan swasta maupun BUMN ini melanjutkan bahwa fungsi public relations selain mampu memetakan stakeholders berdasarkan klasifikasinya, juga diperlukan kepiawaian dan cepat tanggap dalam menangani krisis komunikasi.

Jika ada isu crisis communication dalam proses realisasi corporate action, fungsi komunikasi perusahaan perlu piawai dalam memulihkan isu atau image restoration dengan segera.

"Seninya ada di setiap tahapan komunikasi pengholdingan, kuncinya adalah bagaimana kita dapat mapping stakeholders setiap aksi korporasi," kata Dhila.

Wanita lulusan S2 London School of Public Relations (LSPR) ini juga menilai dampak pandemi memberi tantangan berarti bagi praktisi komunikasi perusahaan, khususnya BUMN. Tantangan itu terkait dengan peran praktisi komunikasi mempertahankan reputasi perusahaan.



Dia pun menyebut kelihaian komunikasi perusahaan dalam organisasi selain stakeholder Relations adalah mempersiapkan crisis center dan crisis communication plan sebagai mitigasi risiko korporasi untuk menentukan apakah krisis komunikasi tersebut masuk dalam kategori low hazard, medium hazard, high hazard.

"Crisis communication plan perlu didesain setiap komunikasi perusahaan di organisasi, mulai dari upaya prevention pada step pre crisis, how to communication to their public pada step crisis dan post crisis," pungkasnya.