Erick Thohir Siapkan Dua Langkah Strategis Selesaikan Perkara Proyek Blast Furnace di KRAS

JAKARTA - Ada dua langkah strategis yang dilakukan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk melanjutkan proyek Blast Furnace atau peleburan tanur tinggi. Proyek tersebut dihentikan pada 2019 lalu karena merugikan PT Krakatau Steel (KRAS) sebagai pengelolanya.

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim mencatat, langkah strategis yang dilakukan Erick Thohir berupa menyelesaikan Blast Furnace dari aspek komersial dengan mencari partner atau mitra bisnis. Kedua melihat permasalahan proyek dari hukum.

"Ada dua hal dalam proyek Blast Furnace, pertama menyelesaikan dari sisi komersial yaitu mencari partner. Kedua adalah dalam konteks penegakan hukum," ujar Silmy dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, Senin (14/2/2022).



Terkait mitra bisnis, Silmy mencatat ada sejumlah investor asing yang tertarik menanamkan sahamnya. Meski begitu, dia enggan menyebut asal investor yang dimaksud.

Sebelumnya ada investor asal China yang ditargetkan mengelola proyek tersebut. Malangnya upaya itu gagal lantaran harga baja dunia naik signifikan. Menurut Silmy, keberadaan investor baru akan membantu fasilitas hulu dan hilir (ironmaking and steelmaking) emiten dengan kode saham KRAS itu.

"Ada beberapa pihak asing yang berminat bekerja sama di ironmaking and steelmaking Krakatau Steel. Ini adalah juga untuk mengurangi risiko kita pada proyek tersebut karena sudah terlalu banyak uang yang digunakan yang masuk dalam proyek ini (Blast Furnace)," ungkap dia.

Langkah penyelesaian proyek tanur tinggi, lanjut Silmy, dimulai dengan mencari mitra. Pasalnya, fasilitas proyek dimiliki perusahaan. berjalan. Kemudian manajemen harus melakukan investasi tambahan untuk basic oksigen furnace sebesar USD100 juta.

"Berhubung kita lagi restrukturisasi dan kita harus mengoptimalisasi keuangan yang ada untuk melakukan transformasi, maka kita utamakan langkah-langkah yang bisa memberikan dampak cepat bagi KRAS" tutur dia.

Di sisi hukum, Erick Thohir pun sudah melaporkan kepada Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan atas perkara Blast Furnace saat ini. Pasalnya, ada dugaan praktik korupsi yang terjadi.

"Arahan Menteri BUMN (Erick Thohir) juga untuk melihat apa penyebabnya dari sudut pandang hukum. Sehingga Kementerian BUMN juga melibatkan gedung bundar (Kejaksaan Agung)," kata Silmy.

Menurutnya, Erick Thohir meminta agar manajemen KRAS mengajukan informasi atau hal-hal yang dinilai memudahkan penyidikan Kejagung untuk melihat perkara proyek blast furnace dari aspek hukum.



Salah satu alasan penghentian karena pabrik tidak mampu menghasilkan baja dengan harga pasar yang kompetitif. Sementara, biaya operasionalnya tercatat tinggi. Tak hanya itu, proyek itupun sudah menyedot keuangan KRAS dengan nominal jumbo.

"Kami selaku pimpinan di Krakatau Steel mempersiapkan dengan sebaik mungkin informasi atau hal-hal yang dibutuhkan Kejagung dalam hal proses penegakan hukum melihat potensi daripada hal-hal yang bisa dilihat daripada penyimpangan dari sisi hukum," ungkap Silmy.

Saat ini Kejagung tengah memproses laporan yang diajukan Erick Thohir. Kabar terakhir, kata Silmy, ada temuan yang diperoleh pihak penegakkan hukum. Hanya saja dia belum membeberkan hasil temuan tersebut.

"Saat ini sedang berlangsung, dan kabar yang kami terima akan ada kesimpulan dan langkah lanjut daripada yang didapatkan Kejagung," kata dia.