Siapkan Lumbung Pangan, Menteri Basuki Tinjau Lokasi di Kalteng
Minggu, 14 Juni 2020 - 19:01 WIB
loading...
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus menyiapkan lahan yang akan dijadikan lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lahan potensial yang merupakan kawasan aluvial pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
"Saya datang ke Kalteng untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kalteng sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa, setelah ada beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Merauke. Menurut saya Kalteng merupakan pilihan yang tepat, karena sudah ada jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Minggu (14/6/2020).
Dia melanjutkan jumlah infrastruktur yang ditinjau, diantaranya kesiapan konektivitas jalan dan jaringan irigasi, sebab penyiapan atau penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan suatu keharusan, agar rencana pengembangan sektor pertanian bisa dilakukan secara optimal di Kalteng.
"Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya," kata dia.
(Baca Juga: Lahan Seluas 165.000 Ha di Kalteng Disiapkan Jadi Lumbung Pangan)
Basuki menambahkan, 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi. Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.
"Sedangkan dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik. Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun," katanya.
Sementara itu, rehabilitas ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020-2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 hektare senilai Rp497,2 miliar.
Kegiatan rehabilitasi irigasi pada Tahun Anggaran 2020 meliputi 4 kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp26 miliar dan 2 kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp47 miliar.
Kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di DI Rawa Tahai seluas 215 hektare senilai Rp9,8 miliar yang kontaknya telah dimulai pada 28 Mei 2020, DI Tambak Sei Teras seluas 195 hektare senilai Rp4,1 miliar dengan progress 29,1%. DI Tambak Bahaur seluas 240 hektare senilai Rp3,9 miliar dengan progress 27,2% dan DI Rawa Belanti seluas 560 hektare senilai Rp8,2 miliar.
Dalam melakukan rehabilitasi, Menteri Basuki berpesan perlu memerhatikan kaedah-kaedah hidrologi tata air, karena kawasan tersebut merupakan wilayah pasang surut yang memiliki kadar keasaman (pH) rendah. Artinya, rehabilitasi saluran tidak hanya mengerjakan fisiknya saja, tapi memerlukan kaedah tata air dalam kegiatan operasi dan pemeliharaannya, supaya proses pencucian lahan dapat dilakukan dengan lebih baik.
"Targetnya dalam 2 tahun seluruh saluran irigasi dalam kawasan aluvial seluas 165.000 ha sudah bisa direhabilitasi dan ditingkatkan agar bisa dioptimalkan produksi pertaniannya," tuturnya.
Basuki mengatakan, pengembangan program lumbung pangan ini akan dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.
"Sementara Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari 1 hektare lahan tersebut akan menambah produktivitas padi sebesar 2 ton per hektare," ujarnya.
"Saya datang ke Kalteng untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang telah memilih Kalteng sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa, setelah ada beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Merauke. Menurut saya Kalteng merupakan pilihan yang tepat, karena sudah ada jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Minggu (14/6/2020).
Dia melanjutkan jumlah infrastruktur yang ditinjau, diantaranya kesiapan konektivitas jalan dan jaringan irigasi, sebab penyiapan atau penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan suatu keharusan, agar rencana pengembangan sektor pertanian bisa dilakukan secara optimal di Kalteng.
"Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut, seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya," kata dia.
(Baca Juga: Lahan Seluas 165.000 Ha di Kalteng Disiapkan Jadi Lumbung Pangan)
Basuki menambahkan, 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi. Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.
"Sedangkan dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik. Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun," katanya.
Sementara itu, rehabilitas ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020-2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 hektare senilai Rp497,2 miliar.
Kegiatan rehabilitasi irigasi pada Tahun Anggaran 2020 meliputi 4 kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp26 miliar dan 2 kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp47 miliar.
Kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di DI Rawa Tahai seluas 215 hektare senilai Rp9,8 miliar yang kontaknya telah dimulai pada 28 Mei 2020, DI Tambak Sei Teras seluas 195 hektare senilai Rp4,1 miliar dengan progress 29,1%. DI Tambak Bahaur seluas 240 hektare senilai Rp3,9 miliar dengan progress 27,2% dan DI Rawa Belanti seluas 560 hektare senilai Rp8,2 miliar.
Dalam melakukan rehabilitasi, Menteri Basuki berpesan perlu memerhatikan kaedah-kaedah hidrologi tata air, karena kawasan tersebut merupakan wilayah pasang surut yang memiliki kadar keasaman (pH) rendah. Artinya, rehabilitasi saluran tidak hanya mengerjakan fisiknya saja, tapi memerlukan kaedah tata air dalam kegiatan operasi dan pemeliharaannya, supaya proses pencucian lahan dapat dilakukan dengan lebih baik.
"Targetnya dalam 2 tahun seluruh saluran irigasi dalam kawasan aluvial seluas 165.000 ha sudah bisa direhabilitasi dan ditingkatkan agar bisa dioptimalkan produksi pertaniannya," tuturnya.
Basuki mengatakan, pengembangan program lumbung pangan ini akan dilakukan bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.
"Sementara Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari 1 hektare lahan tersebut akan menambah produktivitas padi sebesar 2 ton per hektare," ujarnya.
(fai)
Lihat Juga :
