Awal Tahun, Realisasi Belanja Negara di Sulsel Capai Rp3,03 Triliun
Jum'at, 25 Februari 2022 - 18:06 WIB
loading...
DJPb Sulsel mencatat hingga 31 Januari 2022, realisasi belanja negara di Sulsel mencapai Rp3,03 triliun atau 6,26 persen dari pagu anggaran Rp48,35 triliun. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada awal tahun 2022 terus digenjot. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel , Syaiful, membeberkan hingga 31 Januari 2022, realisasi belanja negara di Sulsel mencapai Rp3,03 triliun atau 6,26 persen dari pagu anggaran Rp48,35 triliun.
Rinciannya, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp538 miliar atau 2,86 persen dari pagu Rp18,85 triliun. Sedangkan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa senilai Rp2,48 triliun atau 8,44 persen dari pagu Rp29,49 triliun.
Baca Juga: DJPb Sulsel Dampingi Pemkab Bulukumba dalam Pengelolaan Keuangan
"Kinerja penyerapan anggaran di awal-awal bulan ini memang masih cukup rendah, tapi kita berharap upaya akselerasi yang terus kita lakukan bersama stakeholder diharapkan mampu meningkatkan realisasi anggaran yang ada sehingga tidak menumpuk pada periode akhir tahun," jelas Syaiful saat konferensi pers, yang berlangsung secara daring, Jumat (25/2/2022).
Dia melanjutkan secara detail, realisasi belanja Pemerintah Pusat utamanya disumbang oleh belanja pegawai yang mencapai Rp441 miliar atau 5,21 persen dari pagu 8,48 triliun. "Realisasi pada belanja pegawai kita terjadi growth sebesar 2 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya," sebut Syaiful.
Adapun untuk belanja barang, serapan anggaran mencapai Rp79,59 miliar atau 1,07 persen dari pagu Rp7,40 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi ini kontraksi sebesar 3,25 persen.
Belanja barang utamanya terkait barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah, serta biaya operasional dan nonoperasional.
Selanjutnya, realisasi belanja modal terealisasi senilai Rp17,35 miliar atau 0,60 persen dari pagu Rp2,89 triliun. Lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena pada tahun 2021 terdapat realisasi pembayaran atas pekerjaan fisik yang selesai di tahun 2020 di Kementerian PUPR, berupa jalan, jaringan dan irigasi, yang tidak terjadi pada tahun 2022.
Syaiful melanjutkan, dari sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasinya lebih tinggi 6,61 persen di awal tahun ini jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Baca Juga: DJPb Sulsel dan Pemkab Luwu Timur Jalin Kerja Sama Pengelolaan Keuangan
Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) lebih tinggi karena terdapat kenaikan alokasi Tahun Anggaran (TA) 2022 dibandingkan dengan pagu awal DBH TA 2021 (Perpres 113/2020).
Sedangkan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) lebih tinggi dikarenakan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik. Lalu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Otsus & DIY belum ada penyaluran karena diperkirakan paling cepat dilakukan pada bulan Maret.
Untuk DAK Nonfisik, kata Syaiful, saat ini rekomendasi penyaluran Dana BOS dari Kemendikbud telah diproses untuk penyaluran bulan Februari. Lalu, penyaluran Dana Desa lebih rendah karena belum semua daerah mengajukan permohonan salur Dana Desa terkait dengan penetapan KPM BLT Dana Desa.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel , Syaiful, membeberkan hingga 31 Januari 2022, realisasi belanja negara di Sulsel mencapai Rp3,03 triliun atau 6,26 persen dari pagu anggaran Rp48,35 triliun.
Rinciannya, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp538 miliar atau 2,86 persen dari pagu Rp18,85 triliun. Sedangkan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa senilai Rp2,48 triliun atau 8,44 persen dari pagu Rp29,49 triliun.
Baca Juga: DJPb Sulsel Dampingi Pemkab Bulukumba dalam Pengelolaan Keuangan
"Kinerja penyerapan anggaran di awal-awal bulan ini memang masih cukup rendah, tapi kita berharap upaya akselerasi yang terus kita lakukan bersama stakeholder diharapkan mampu meningkatkan realisasi anggaran yang ada sehingga tidak menumpuk pada periode akhir tahun," jelas Syaiful saat konferensi pers, yang berlangsung secara daring, Jumat (25/2/2022).
Dia melanjutkan secara detail, realisasi belanja Pemerintah Pusat utamanya disumbang oleh belanja pegawai yang mencapai Rp441 miliar atau 5,21 persen dari pagu 8,48 triliun. "Realisasi pada belanja pegawai kita terjadi growth sebesar 2 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya," sebut Syaiful.
Adapun untuk belanja barang, serapan anggaran mencapai Rp79,59 miliar atau 1,07 persen dari pagu Rp7,40 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi ini kontraksi sebesar 3,25 persen.
Belanja barang utamanya terkait barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah, serta biaya operasional dan nonoperasional.
Selanjutnya, realisasi belanja modal terealisasi senilai Rp17,35 miliar atau 0,60 persen dari pagu Rp2,89 triliun. Lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena pada tahun 2021 terdapat realisasi pembayaran atas pekerjaan fisik yang selesai di tahun 2020 di Kementerian PUPR, berupa jalan, jaringan dan irigasi, yang tidak terjadi pada tahun 2022.
Syaiful melanjutkan, dari sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), realisasinya lebih tinggi 6,61 persen di awal tahun ini jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Baca Juga: DJPb Sulsel dan Pemkab Luwu Timur Jalin Kerja Sama Pengelolaan Keuangan
Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) lebih tinggi karena terdapat kenaikan alokasi Tahun Anggaran (TA) 2022 dibandingkan dengan pagu awal DBH TA 2021 (Perpres 113/2020).
Sedangkan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) lebih tinggi dikarenakan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik. Lalu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK Fisik, DAK Non Fisik, serta Otsus & DIY belum ada penyaluran karena diperkirakan paling cepat dilakukan pada bulan Maret.
Untuk DAK Nonfisik, kata Syaiful, saat ini rekomendasi penyaluran Dana BOS dari Kemendikbud telah diproses untuk penyaluran bulan Februari. Lalu, penyaluran Dana Desa lebih rendah karena belum semua daerah mengajukan permohonan salur Dana Desa terkait dengan penetapan KPM BLT Dana Desa.
(tri)
Lihat Juga :
