Kejar Belanja Produk Dalam Negeri Rp400 Triliun, Surveyor Indonesia Pacu Sertifikasi TKDN
Kamis, 17 Maret 2022 - 09:35 WIB
loading...
A
A
A
Adapun untuk tahun ini sertifikasi TKDN oleh PT Surveyor Indonesia ditargetkan sebanyak 3.100 sertifikat, naik dari tahun 2021 yang hanya 1.600 sertifikat.
“Di samping itu, kami juga berharap agar implementasi nilai TKDN di lingkungan BUMN dapat semakin diakselerasikan,” tandas Pahala.
Sosialisasi P3DN bertujuan mendorong optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada berbagai pengadaan barang atau jasa, khususnya di lingkungan BUMN yang sudah tersertifikasi TKDN dan mendorong UMKM naik kelas.
Baca juga: Gas Pol Urus UMKM, Ganjar Gelontorkan Rp 1 Miliar Setiap Kabupaten
Setelah tersertifikasi TKDN, UMKM mendapatkan kesempatan untuk pengembangan pasar hingga ekspansi produk/jasa dengan terlibat dalam Pasar Digital (PaDi) UMKM dan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
PaDi UMKM merupakan sebuah platform digital yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan dikembangkan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) yang mempertemukan UMKM dengan BUMN untuk mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong efisiensi belanja BUMN pada UMKM.
“Di samping itu, kami juga berharap agar implementasi nilai TKDN di lingkungan BUMN dapat semakin diakselerasikan,” tandas Pahala.
Sosialisasi P3DN bertujuan mendorong optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada berbagai pengadaan barang atau jasa, khususnya di lingkungan BUMN yang sudah tersertifikasi TKDN dan mendorong UMKM naik kelas.
Baca juga: Gas Pol Urus UMKM, Ganjar Gelontorkan Rp 1 Miliar Setiap Kabupaten
Setelah tersertifikasi TKDN, UMKM mendapatkan kesempatan untuk pengembangan pasar hingga ekspansi produk/jasa dengan terlibat dalam Pasar Digital (PaDi) UMKM dan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
PaDi UMKM merupakan sebuah platform digital yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan dikembangkan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) yang mempertemukan UMKM dengan BUMN untuk mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong efisiensi belanja BUMN pada UMKM.
Lihat Juga :
