Serahkan BT-PKLWN di Sleman, Menko Airlangga Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
loading...
Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dalam kunjungan kerja di Yogyakarta. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus mengupayakan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui berbagai program bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, terlebih di masa pandemi Covid-19 ini.
Berdasarkan laman resmi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD1,9 PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.
Untuk itu, Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Pemilik Warung (BT-PKLW) di tahun 2021 kembali dilanjutkan oleh Pemerintah di tahun 2022 dengan target penerima manfaat yang diperluas dengan menambahkan nelayan.
Selain itu pelaksanaannya dilakukan di 212 kabupaten/ kota pada 25 provinsi, di mana 147 kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah pesisir.
Pada tahun 2022 ini, Program BT-PKLWN akan diberikan kepada 2,76 juta penerima yang terdiri dari 1 juta PKL dan pemilik warung, serta 1,76 juta nelayan.
Khusus untuk nelayan, kriteria untuk mendapatkan bantuan yakni pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (gross tonase).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada rangkaian agenda kunjungan kerja di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (17/3/2022), hadir secara langsung untuk menyalurkan BT-PKLWN kepada perwakilan penerima manfaat di Kawasan Stadion Maguwoharjo, Sleman.
Penyaluran tersebut diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Penyaluran BT-PKLWN di Sleman memiliki target 6.000 penerima dan jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang mencapai 3.000 penerima.
“Terima kasih kepada para penerima bantuan tunai dari warung maupun pedagang kaki lima. Tadi saya bertanya kepada perwakilan penerima bantuan ini, ternyata yang mewakili memang belum pernah dapat bansos. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Polda Yogyakarta ini sudah tepat sasaran,” katar Airlangga, dikutip Jumat (18/3/2022).
Berdasarkan laman resmi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD1,9 PPP (purchasing power parity). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.
Untuk itu, Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Pemilik Warung (BT-PKLW) di tahun 2021 kembali dilanjutkan oleh Pemerintah di tahun 2022 dengan target penerima manfaat yang diperluas dengan menambahkan nelayan.
Selain itu pelaksanaannya dilakukan di 212 kabupaten/ kota pada 25 provinsi, di mana 147 kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah pesisir.
Pada tahun 2022 ini, Program BT-PKLWN akan diberikan kepada 2,76 juta penerima yang terdiri dari 1 juta PKL dan pemilik warung, serta 1,76 juta nelayan.
Khusus untuk nelayan, kriteria untuk mendapatkan bantuan yakni pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (gross tonase).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada rangkaian agenda kunjungan kerja di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (17/3/2022), hadir secara langsung untuk menyalurkan BT-PKLWN kepada perwakilan penerima manfaat di Kawasan Stadion Maguwoharjo, Sleman.
Penyaluran tersebut diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Penyaluran BT-PKLWN di Sleman memiliki target 6.000 penerima dan jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang mencapai 3.000 penerima.
“Terima kasih kepada para penerima bantuan tunai dari warung maupun pedagang kaki lima. Tadi saya bertanya kepada perwakilan penerima bantuan ini, ternyata yang mewakili memang belum pernah dapat bansos. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Polda Yogyakarta ini sudah tepat sasaran,” katar Airlangga, dikutip Jumat (18/3/2022).
Lihat Juga :
