Presidensi G20 Harus Menjadi Momentum Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Digital
Jum'at, 18 Maret 2022 - 05:16 WIB
loading...
Pemerataan infrastruktur ekonomi digital diharapkan bisa terwujud dalam Presidensi G20. Alasannya karena Indonesia memiliki potensi nilai ekonomi digital yang sangat besar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerataan infrastruktur ekonomi digital diharapkan bisa terwujud dalam Presidensi G20 . Alasannya karena Indonesia memiliki potensi nilai ekonomi digital yang sangat besar. Percepatan pembangunan ekonomi digital ke berbagai daerah dapat membantu pemulihan ekonomi pascapandemi.
“Presidendi G20 harus menjadi momentum Indonesia untuk mewujudkan pemerataan insfrastruktur ekonomi digital sehingga menciptakan teknologi digital yang tepat guna, aman, cepat, mudah, dan berkualitas,” kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Agus Herta Sumarto.
Baca Juga: PR Besar Ekonomi Digital
Berkembangnya ekonomi digital juga bisa membantu pertumbuhan usaha kecil mikro menengah (UMKM). Karena mereka bisa memasarkan produknya ke berbagai wilayah tanpa tersekat batas geografis. Agus menjelaskan, ada beberapa syarat ekonomi digital bisa berdampak positif terhadap UMKM.
“Yang utama, infrastruktur pendukung harus tersedia merata di semua wilayah Indonesia terutama di sentra-sentra UMKM dengan kualitas baik. Sehingga setiap UMKM mampu mengakses teknologi digital dengan baik,” ungkapnya.
Ketersediaan akses teknologi yang murah, aman, dan tetap berkualitas juga menjadi pendukung bagi pertumbuhan ekonomi digital bagi UMKM. Perlindungan terhadap pelaku UMKM juga diperlukan agar terhindari dari resiko kejahatan digital.
“Proteksi terhadap mereka juga harus diperhatikan. Karena itu bisa mengancam bisnis UMKM seperti penipuan berkedok tambahan modal atau penipuan akses pemasaran di luar negeri,” ucapnya.
Oleh karenanya, literasi mengenai keuangan dan ekonomi digital pelaku UMKM harus ditingkatkan. Sehingga mereka bisa terhindar dari risiko yang bisa saja terjadi. Literasi ini menjadi penting agar mereka adaptif terhadap teknologi dan menjai penguasa ekonomi digital nantinya.
“Artinya mereka harus pintar dan adaptif. Agar UMKM bisa menggunakan teknologi digital tersebut secara efektif dan efisien dan UMKM tidak tertipu oleh berbagai tindak kecurangan dan kejahatan di dalam dunia maya,” jelasnya.
Ekonomi digital terus berkembang di Indonesia, pada 2021 gross national product ekonomi digital mencapai USD70 miliar. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan sebesar USD315,5 miliar pada 2030.
Baca Juga: Infrastruktur Digital Terbatas, DPR Minta Pemerintah Tak Andalkan Influencer
Pemerintah memperkirakan ada 4,9 miliar pengguna internet di seluruh dunia, sementara di Indonesia berjumlah 204 juta orang. UMKM di Indonesia terbagi dalam dua kelompok yaitu pelaku yang sudah ada sejak lama kemudian beradaptasi.
Kedua, kelompok milenial serta Gen-Z atau biasa disebut start up. Untuk kelompok start up dianggap lebih adaptif karena memang dilahirkan dan besar di era digital. Sedangkan kelompok yang sudah ada sebelumnya atau konvensional harus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.
“Sebagian inilah yang perlu didorong oleh pemerintah supaya bisa lebih baik lagi tingkat adaptasinya. Biasanya tantangannya adalah dengan latar belakang pendidikannya yang relatif masih rendah dan operasional usahanya masih bersifat kekeluargaan belum berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme,” pungkasnya.
“Presidendi G20 harus menjadi momentum Indonesia untuk mewujudkan pemerataan insfrastruktur ekonomi digital sehingga menciptakan teknologi digital yang tepat guna, aman, cepat, mudah, dan berkualitas,” kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Agus Herta Sumarto.
Baca Juga: PR Besar Ekonomi Digital
Berkembangnya ekonomi digital juga bisa membantu pertumbuhan usaha kecil mikro menengah (UMKM). Karena mereka bisa memasarkan produknya ke berbagai wilayah tanpa tersekat batas geografis. Agus menjelaskan, ada beberapa syarat ekonomi digital bisa berdampak positif terhadap UMKM.
“Yang utama, infrastruktur pendukung harus tersedia merata di semua wilayah Indonesia terutama di sentra-sentra UMKM dengan kualitas baik. Sehingga setiap UMKM mampu mengakses teknologi digital dengan baik,” ungkapnya.
Ketersediaan akses teknologi yang murah, aman, dan tetap berkualitas juga menjadi pendukung bagi pertumbuhan ekonomi digital bagi UMKM. Perlindungan terhadap pelaku UMKM juga diperlukan agar terhindari dari resiko kejahatan digital.
“Proteksi terhadap mereka juga harus diperhatikan. Karena itu bisa mengancam bisnis UMKM seperti penipuan berkedok tambahan modal atau penipuan akses pemasaran di luar negeri,” ucapnya.
Oleh karenanya, literasi mengenai keuangan dan ekonomi digital pelaku UMKM harus ditingkatkan. Sehingga mereka bisa terhindar dari risiko yang bisa saja terjadi. Literasi ini menjadi penting agar mereka adaptif terhadap teknologi dan menjai penguasa ekonomi digital nantinya.
“Artinya mereka harus pintar dan adaptif. Agar UMKM bisa menggunakan teknologi digital tersebut secara efektif dan efisien dan UMKM tidak tertipu oleh berbagai tindak kecurangan dan kejahatan di dalam dunia maya,” jelasnya.
Ekonomi digital terus berkembang di Indonesia, pada 2021 gross national product ekonomi digital mencapai USD70 miliar. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan sebesar USD315,5 miliar pada 2030.
Baca Juga: Infrastruktur Digital Terbatas, DPR Minta Pemerintah Tak Andalkan Influencer
Pemerintah memperkirakan ada 4,9 miliar pengguna internet di seluruh dunia, sementara di Indonesia berjumlah 204 juta orang. UMKM di Indonesia terbagi dalam dua kelompok yaitu pelaku yang sudah ada sejak lama kemudian beradaptasi.
Kedua, kelompok milenial serta Gen-Z atau biasa disebut start up. Untuk kelompok start up dianggap lebih adaptif karena memang dilahirkan dan besar di era digital. Sedangkan kelompok yang sudah ada sebelumnya atau konvensional harus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.
“Sebagian inilah yang perlu didorong oleh pemerintah supaya bisa lebih baik lagi tingkat adaptasinya. Biasanya tantangannya adalah dengan latar belakang pendidikannya yang relatif masih rendah dan operasional usahanya masih bersifat kekeluargaan belum berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
