Isu Tarif Sertifikasi Halal Rp4 juta Banding Rp650 ribu, MUI: Tidak Apple To Apple

Jum'at, 18 Maret 2022 - 20:19 WIB
loading...
Isu Tarif Sertifikasi...
MUI menyebut tarif sertifikasi halal Rp650 ribu jatuhnya lebih mahal. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam, mengatakan bahwa membandingkan tarif sertifikasi halal yang lama Rp4 juta dengan Rp 650 ribu yang baru tidak sepadan. Sebab, tarif Rp4 juta tersebut sudah all in atau meliputi semua aspek.

Baca juga: Dipegang Kemenag, Biaya Sertifikasi Halal Mulai dari Rp0 hingga Rp21 Juta

"Sementara kalau Rp4 juta kemarin itu all in. Jadi nggak apple to apple membandingkannya dengan Rp650 ribu, jatuhnya bisa lebih mahal," ujar Asrorun Niam dalam Konferensi Pers MUI soal penetapan harga sertifikasi halal, Jumat (18/3/2022).

Menurut Niam, perbandingan tarif sertifikasi halal setelah dan sebelum pendaftaran melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama telah melalui serangkaian proses. Niam lantas menjelaskan tarif sertifikasi halal berdasarkan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021, memiliki subsidi yang dikeluarkan MUI dan LPH dalam prosesnya.

“Yang pertama, terkait dengan UMK, yang dinyatakan tidak berbiaya, 0 rupiah bukan berarti enggak berbiaya. LPH tetap melakukan pemeriksaan. Tapi diperoleh dari sumber lain, sumber lainnya itu salah satunya disubsidi oleh LPH karena jumlahnya kecil sekali, disubsidi oleh MUI di dalam sidang fatwanya," imbuh Niam.



Niam juga menjelaskan mengenai tarif yang berjenjang mulai dari Rp650 ribu hingga Rp12 juta. Menurutnya, uang Rp650 ribu itu dibagi untuk administrasi pendaftaran di BPJPH dan proses pemeriksaan di LPH.

"Kemudian yang kedua yang reguler itu kan berjenjang, ada Rp650 ribu tadi yang disampaikan, kemudian juga ada yang Rp5 juta, ada yang Rp12 juta. Kemudian yang perlu dijelaskan lagi, rincian kalau Rp650 ribu itu hanya untuk kepentingan yang Rp300 ribu di BPJPH,” jelas Niam.

Dengan demikian, uang masuk di BPJPH untuk kepentingan administrasi, Rp350 itu untuk kepentingan LPH dalam proses pemeriksaan. Namun Niam mengaku menerima curhat dari LPH yang kerap merugi. Apalagi, kata Niam, LPH yang ada berasal dari BUMN.

Baca juga: Hasil All England 2022: Mantap, Marcus/Kevin Tembus Semifinal

"Nah gitu, ini curhatan langsung. Maka Rp350 ribu itu untuk kepentingan langsung, di luar kepentingan untuk akomodasi, transportasi audtior pada saat melakukan pemeriksaan, uji laboratorium di luar itu," tukas Niam.
(uka)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Perkuat Rantai Pasok...
Perkuat Rantai Pasok Global, Indonesia-China Tanda Tangani 'Recognition Agreement' Sertifikasi Halal
Produk AS Masuk RI Bawa...
Produk AS Masuk RI Bawa Logo Halal Sendiri, Kepala BPJPH Buka Suara
Kemenko Perekonomian...
Kemenko Perekonomian Respons Kabar Produk AS Masuk RI Bebas Sertifikasi Halal
Haikal Hasan Pastikan...
Haikal Hasan Pastikan Produk AS Masuk Indonesia Wajib Berlabel Halal
Alphi Jelaskan Struktur...
Alphi Jelaskan Struktur Biaya Pemeriksaan Halal Reguler
Pemerintah Buka Kuota...
Pemerintah Buka Kuota 1,35 Juta Sertifikat Halal Gratis di 2026
MUI Tegaskan Tetap Perjuangkan...
MUI Tegaskan Tetap Perjuangkan Sanksi Pidana LGBT: Tidak Semua Happy terhadap Upaya Perbaikan
37 Organisasi Tolak...
37 Organisasi Tolak Desakan MUI Agar Pelaku dan Pengkampanye LGBT Dipidana
GICC Bekali Perusahaan...
GICC Bekali Perusahaan Korea Pemahaman Sertifikasi Halal untuk Pasar Indonesia
Rekomendasi
Ujian Tahun Pertama...
Ujian Tahun Pertama Kepengurusan AMKI, Mencari Bentuk di Tengah Industri Media
Gus Yaqut Dibantarkan,...
Gus Yaqut Dibantarkan, KPK: Petugas Pengawal Tahanan Lakukan Pengamanan Melekat
Teknologi Chery Super...
Teknologi Chery Super Hybrid Bikin Biaya Mobilitas hanya Rp13 Ribuan Sehari
Berita Terkini
Genderang Perang Dagang,...
Genderang Perang Dagang, Trump Ancam Tarif 100% yang Berani Pajaki Google, Meta, dan Apple!
Pacu Kinerja Bisnis,...
Pacu Kinerja Bisnis, Indo Artha Multitek Kenalkan Teknologi Layanan Haji
INDEF: Pemerintah Perlu...
INDEF: Pemerintah Perlu Evaluasi Kebijakan Ekonomi dan Perkuat Kolaborasi
Panaskan Mesin Ekonomi,...
Panaskan Mesin Ekonomi, Purbaya Tawarkan Bunga Kredit 4% untuk UKM Eksportir
BPS: Sensus Ekonomi...
BPS: Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Penetapan Pajak Pribadi
Semarak HUT ke-58, BPJS...
Semarak HUT ke-58, BPJS Kesehatan Ajak Masyarakat Budayakan Hidup Sehat
Infografis
Hindari Tarif Trump,...
Hindari Tarif Trump, Apple Terbangkan 1,5 Juta iPhone dari India
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved