RI Butuh Rp266 Triliun/Tahun untuk Kurangi Karbon, APBN Cuman Sanggup Rp85 Triliun

Dia mengatakan, bahwa memang kerumitan akan muncul di sini karena mekanisme perdagangan karbon antar negara mengharuskan adanya kesepakatan global. Misalkan, jika ada barang yang namanya sama, yaitu karbon, dijualbelikan dalam negeri dan luar negeri, di satu negara harganya hanya USD 3, di negara lain harganya USD25, di negara lainnya ada yang USD 45.

"Bahkan jika perhitungan bahwa dunia akan berhasil mengatasi perubahan iklim, harga karbon itu harusnya bisa mencapai USD 125. Tentu kalau harga berbeda-beda akan kemungkinan terjadinya kebocoran, jadi yang namanya rezim atau desain kebijakan yang disebut 'market for carbon' itu sendiri sudah cukup rumit," jelas Sri Mulyani.

Oleh karena itu, dia menegaskan, bahwa Indonesia akan melakukannya dengan sangat hati-hati dan bertahap, apalagi Indonesia masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan sedang berupaya memulihkan ekonomi.

"Namun pada saat memulihkan diri, tidak berarti kita tidak menyiapkan diri, karena musibah perubahan iklim sudah hampir dipastikan bisa terjadi kalau melihat tren kenaikan suhu dunia. Dunia secara merambat tapi pasti semakin hangat, mendekati 1,5 derajat celcius atau bahkan kalau terus seperti ini bisa mencapai 2 derajat celcius dibandingkan kondisi waktu terjadinya revolusi industri yang pertama," ungkapnya.

Baca Juga: Terapkan Pajak Karbon: Indonesia Jadi Trendsetter, bukan Follower