RI Butuh Rp266 Triliun/Tahun untuk Kurangi Karbon, APBN Cuman Sanggup Rp85 Triliun

Kamis, 31 Maret 2022 - 12:36 WIB
loading...
A A A
Dia mengatakan, bahwa memang kerumitan akan muncul di sini karena mekanisme perdagangan karbon antar negara mengharuskan adanya kesepakatan global. Misalkan, jika ada barang yang namanya sama, yaitu karbon, dijualbelikan dalam negeri dan luar negeri, di satu negara harganya hanya USD 3, di negara lain harganya USD25, di negara lainnya ada yang USD 45.

"Bahkan jika perhitungan bahwa dunia akan berhasil mengatasi perubahan iklim, harga karbon itu harusnya bisa mencapai USD 125. Tentu kalau harga berbeda-beda akan kemungkinan terjadinya kebocoran, jadi yang namanya rezim atau desain kebijakan yang disebut 'market for carbon' itu sendiri sudah cukup rumit," jelas Sri Mulyani.

Oleh karena itu, dia menegaskan, bahwa Indonesia akan melakukannya dengan sangat hati-hati dan bertahap, apalagi Indonesia masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan sedang berupaya memulihkan ekonomi.

"Namun pada saat memulihkan diri, tidak berarti kita tidak menyiapkan diri, karena musibah perubahan iklim sudah hampir dipastikan bisa terjadi kalau melihat tren kenaikan suhu dunia. Dunia secara merambat tapi pasti semakin hangat, mendekati 1,5 derajat celcius atau bahkan kalau terus seperti ini bisa mencapai 2 derajat celcius dibandingkan kondisi waktu terjadinya revolusi industri yang pertama," ungkapnya.

Baca Juga: Terapkan Pajak Karbon: Indonesia Jadi Trendsetter, bukan Follower
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
APBN Semester I 2026...
APBN Semester I 2026 Defisit Rp196,5 Triliun, Purbaya: Kinerja Fiskal Tetap Kuat
Purbaya Segera Temui...
Purbaya Segera Temui Kepala BGN, Bahas Pemotongan Anggaran MBG
Ekonom Beberkan Utang...
Ekonom Beberkan Utang Pemerintah Indonesia, Nilainya Tembus Segini
Bukan Cuma Harga Minyak,...
Bukan Cuma Harga Minyak, Tata Kelola APBN yang Buruk Jadi Biang Kerok Lemahnya Rupiah
Utang Luar Negeri Indonesia...
Utang Luar Negeri Indonesia Naik Tembus Rp8.030 Triliun di Akhir Mei 2026
Nindia Karya Rampungkan...
Nindia Karya Rampungkan Pembangunan 20 Sekolah Rakyat Tahap II di 4 Provinsi
Defisit APBN Semester...
Defisit APBN Semester I 2026 Capai Rp196,5 Triliun
Mendagri Paparkan Kinerja...
Mendagri Paparkan Kinerja Anggaran Kemendagri yang Tetap Optimal di Tengah Efisiensi
Fenomena Korupsi di...
Fenomena Korupsi di Era Pemerintahan Prabowo Subianto
Rekomendasi
Perindo Perkuat Pemahaman...
Perindo Perkuat Pemahaman dan Kapasitas Anggota DPRD lewat Bimtek Nasional 2026, Dorong Ekonomi Kerakyatan
Hasil Piala AFF 2026:...
Hasil Piala AFF 2026: Gol Spektakuler Warnai Kemenangan Singapura atas Kamboja
PWNU Jateng dan Konjen...
PWNU Jateng dan Konjen Tiongkok Jalin Kerja Sama Pendidikan, Gus Rozin Ikuti Jejak Gus Dur
Berita Terkini
Perkuat Ekonomi Daerah,...
Perkuat Ekonomi Daerah, Dana Bagi Hasil Tambang Perlu Dievaluasi
Perpres Operasional...
Perpres Operasional Koperasi Desa Merah Putih Ditargetkan Terbit Pekan Depan, Atur Penyaluran Subsidi hingga Bansos
OJK Catat Transaksi...
OJK Catat Transaksi Kripto Rp23,01 Triliun, Pasar Futures Dinilai Kian Prospektif
Harga Emas Antam Naik...
Harga Emas Antam Naik Rp7.000 Jadi Rp2,61 Juta per Gram, Ini Rinciannya
BPDP Perkuat Tata Kelola...
BPDP Perkuat Tata Kelola Industri Sawit Melalui Pedoman Pengarusutamaan Gender
Trump Getok Tarif Impor...
Trump Getok Tarif Impor Baru ke 60 Negara, Sekutu di Asia Protes Keras
Infografis
Jadwal Terbaru TKA SMA/SMK/MA...
Jadwal Terbaru TKA SMA/SMK/MA Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved