Tangkap Potensi Besar Keuangan Digital, Regulasi Pajak Harus Jelas
Rabu, 06 April 2022 - 18:08 WIB
loading...
Pemerintah perlu menyiapkan regulasi khusus di bidang perpajakan, karena ada potensi besar di industri keuangan digital yang akan terus berkembang pesat sebagai pemasukan negara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah perlu menyiapkan regulasi khusus di bidang perpajakan, karena ada potensi besar di industri keuangan digital yang akan terus berkembang pesat sebagai pemasukan negara . Bahkan jika Indonesia ingin maju di industri ini, maka tidak boleh dibiarkan autopilot agar supaya peluang tersebut tidak berbalik dan menjadi berbahaya untuk masyarakat Indonesia.
Melihat adanya peluang tersebut, negara (Pemerintah) perlu hadir dengan regulasi perpajakan yang jelas. Selain itu jangan lupa pula bahwa masyarakat luas harus diberi edukasi melalui pameran dan juga lewat pendidikan tentang trading derivativ future beserta risikonya.
Baca Juga: Keuangan Digital yang Adil bagi Konsumen
Lembaga Bappebti pun harus berperan jelas, semisal gelar pameran broker sehingga masyarakat teredukasi dan melihat langsung mana yang legal dan ilegal (IFX Expo di Dubai /22 Pebruari 2022) lalu dan di Cyprus /7 Juni 2022 mendatang.)
"Ini agar tidak dimanfaatkan oknum broker atau penghimpun dana yang merugikan masyarakat secara luas, seperti yang banyak terjadi belakangan ini. Dananya balik ke negara lain yang lebih besar lagi," kata Agus Purnomo, pelaku trading di bidang derivativ berjangka di Indonesia dalam keterangan tertulisnya kepada media.
Data Kementerian Perdagangan (21 Juni 2021), jumlah investor Crypto sekarang ini mencapai 6,5 juta orang dengan nilai transaksi tembus Rp370 triliun (kira-kira USD26 miliar, 20% Cadangan Devisa Negara RI sebagai pembanding cadangan devisa negara Indonesia USD137 miliar per Juni 2021.
Padahal bisnis di dunia digital untuk derivativ berjangka ini sangat luas, mencakup tidak hanya Crypto, tapi ada pula Forex, Index, Metal, Energy, komoditi berbagai hal dan lain sebagainya.
"Sekarang ini meski belum digarap optimal saja, sudah mulai ada. Apalagi kalau Pemerintah dukung, mesti lebih bagus lagi pertumbuhannya. Jelas ini merupakan kekuatan masyarakat sebagai investor lokal atau dalam negeri untuk berinvestasi secara langsung," jelasnya.
Melihat adanya peluang tersebut, negara (Pemerintah) perlu hadir dengan regulasi perpajakan yang jelas. Selain itu jangan lupa pula bahwa masyarakat luas harus diberi edukasi melalui pameran dan juga lewat pendidikan tentang trading derivativ future beserta risikonya.
Baca Juga: Keuangan Digital yang Adil bagi Konsumen
Lembaga Bappebti pun harus berperan jelas, semisal gelar pameran broker sehingga masyarakat teredukasi dan melihat langsung mana yang legal dan ilegal (IFX Expo di Dubai /22 Pebruari 2022) lalu dan di Cyprus /7 Juni 2022 mendatang.)
"Ini agar tidak dimanfaatkan oknum broker atau penghimpun dana yang merugikan masyarakat secara luas, seperti yang banyak terjadi belakangan ini. Dananya balik ke negara lain yang lebih besar lagi," kata Agus Purnomo, pelaku trading di bidang derivativ berjangka di Indonesia dalam keterangan tertulisnya kepada media.
Data Kementerian Perdagangan (21 Juni 2021), jumlah investor Crypto sekarang ini mencapai 6,5 juta orang dengan nilai transaksi tembus Rp370 triliun (kira-kira USD26 miliar, 20% Cadangan Devisa Negara RI sebagai pembanding cadangan devisa negara Indonesia USD137 miliar per Juni 2021.
Padahal bisnis di dunia digital untuk derivativ berjangka ini sangat luas, mencakup tidak hanya Crypto, tapi ada pula Forex, Index, Metal, Energy, komoditi berbagai hal dan lain sebagainya.
"Sekarang ini meski belum digarap optimal saja, sudah mulai ada. Apalagi kalau Pemerintah dukung, mesti lebih bagus lagi pertumbuhannya. Jelas ini merupakan kekuatan masyarakat sebagai investor lokal atau dalam negeri untuk berinvestasi secara langsung," jelasnya.
Lihat Juga :
