Tangkap Potensi Besar Keuangan Digital, Regulasi Pajak Harus Jelas
Rabu, 06 April 2022 - 18:08 WIB
loading...
A
A
A
"Harus dicarikan solusi secara umum. Perlu edukasi ke masyarakat, bisa lewat pameran, pendidikan tentang trading derivativ future beserta risikonya secara jelas. Lembaga Bappebti sesuai UU No.10 Tahun 2011 harus aktif mendorong karena perdagangan derivative sangat besar nilainya. Broker atau perusahaan yang menerima dana masyarakat, harus punya deposit yang sesuai dengan perkembangan waktu ke waktu, supaya tidak gagal bayar," sarannya.
Baca Juga: Catat, Pinjol dan Dompet Digital Kena Pajak Mulai Awal Mei 2022
Ditambahkan Agus Purnomo, bila masyarakat Indonesia sudah teredukasi dengan baik tentang peluang perdagangan future derivativ, maka dampaknya perekonomian negara Indonesia tambah maju dan devisa bertambah.
Begitu pula jika masyarakat aktif menguasai perdagangan derivativ dan Indonesia kuat di bidang ini, maka kekayaaan negara yang sudah dikumpulkan, tidak tergerus karena perdagangan derivativ dunia. Potensi yang sangat besar ini harus didukung Pemerintah, untuk memajukan NKRI sesuai Pancasila.
"Namun jika sebaliknya, negara tidak hadir, kemampuan ekonomi masyarakat secara luas akan tergerus. Dampaknya pun tidak baik, karena salah satu sifat masyarakat kita punya kebiasaan ikut-ikutan, mudah dibohongi, apalagi kalau yang bohong itu influencer flexing. Itu harus kita cegah dan di sini pemerintah harus hadir," tutup Agus Purnomo.
Baca Juga: Catat, Pinjol dan Dompet Digital Kena Pajak Mulai Awal Mei 2022
Ditambahkan Agus Purnomo, bila masyarakat Indonesia sudah teredukasi dengan baik tentang peluang perdagangan future derivativ, maka dampaknya perekonomian negara Indonesia tambah maju dan devisa bertambah.
Begitu pula jika masyarakat aktif menguasai perdagangan derivativ dan Indonesia kuat di bidang ini, maka kekayaaan negara yang sudah dikumpulkan, tidak tergerus karena perdagangan derivativ dunia. Potensi yang sangat besar ini harus didukung Pemerintah, untuk memajukan NKRI sesuai Pancasila.
"Namun jika sebaliknya, negara tidak hadir, kemampuan ekonomi masyarakat secara luas akan tergerus. Dampaknya pun tidak baik, karena salah satu sifat masyarakat kita punya kebiasaan ikut-ikutan, mudah dibohongi, apalagi kalau yang bohong itu influencer flexing. Itu harus kita cegah dan di sini pemerintah harus hadir," tutup Agus Purnomo.
(akr)
Lihat Juga :