Soal Perkara Minyak Goreng, Negara Seperti Sudah Jatuh Tertimpa Tangga
loading...
Pengusaha sawit banyak mendapat fasilitas dari negara. Foto/Ilustrasi/YorriFarli
A
A
A
JAKARTA - Minyak goreng merupakan salah satu produk yang diproduksi seluruhnya di dalam negeri. Mulai dari penanaman pohon sawit, pengolahan, hingga pasarnya berada di Indonesia.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Misbakhun mengatakan, para pengusaha sawit itu juga sudah banyak sekali difasilitasi oleh negara untuk mengembangkan bisnisnya.
Mulai dari lahan milik negara yang diberikan, suntikan modal melalui bank BUMN yang juga ada penyertaan modal negara di dalamnya, hingga regulasi-regulasi yang diberikan kepada pengusaha.
"Pengusaha ini modalnya apa sih, konsensi milik negara, risiko ditanggung negara, dapat kredit dari BUMN, semuanya difasilitasi negara kok," kata Misbakhun dalam diskusi publik secara virtual, Kamis (7/4/2022).
Menurutnya dengan fasilitas yang berikan tersebut seharusnya menjadikan pemerintah lebih mudah untuk mengontrol perusahaan sawit, terutama untuk menstabilkan ketersediaan maupun harga minyak goreng.
"Kenapa kemudian negara jadi tergagap-gagap ketika menghadapi mereka, kok negara malah kalah," sambungnya.
Menurutnya jika negara terus bersikap seperti ini maka sampai kapan pun negara akan selalu tunduk dengan orang yang memiliki modal besar. "Sekarang kalau kekuatan negara tidak bisa, kita akan tunduk terus, sampai kapan pun," lanjutnya.
Menurutnya pemerintah memiliki kekuasaan yang lengkap mulai dari sektor hulu maupun hilir. Sebetulnya mudah untuk mengatur para pengusaha tersebut.
"Sekarang apakah negara mau diatur oleh orang lain, atau mengatur dirinya seusai keinginan negara?" pungkasnya.
Kebijakan pemerintah untuk menangani masalah minyak goreng selalu kalah di tengah jalan. Memberikan harga murah stok barang menghilang, namun ketika harga dilepas pasar stok barang banyak.
Padahal dari sisi produksi CPO sendiri tidak terjadi kendala apa pun yang memengaruhi produktivitas dari buah kelapa sawit itu sendiri. Jika seharusnya dari sisi produksi tidak menemukan masalah, artinya ada yang salah dari sisi distribusi atau konsumsi.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Misbakhun mengatakan, para pengusaha sawit itu juga sudah banyak sekali difasilitasi oleh negara untuk mengembangkan bisnisnya.
Mulai dari lahan milik negara yang diberikan, suntikan modal melalui bank BUMN yang juga ada penyertaan modal negara di dalamnya, hingga regulasi-regulasi yang diberikan kepada pengusaha.
"Pengusaha ini modalnya apa sih, konsensi milik negara, risiko ditanggung negara, dapat kredit dari BUMN, semuanya difasilitasi negara kok," kata Misbakhun dalam diskusi publik secara virtual, Kamis (7/4/2022).
Menurutnya dengan fasilitas yang berikan tersebut seharusnya menjadikan pemerintah lebih mudah untuk mengontrol perusahaan sawit, terutama untuk menstabilkan ketersediaan maupun harga minyak goreng.
"Kenapa kemudian negara jadi tergagap-gagap ketika menghadapi mereka, kok negara malah kalah," sambungnya.
Menurutnya jika negara terus bersikap seperti ini maka sampai kapan pun negara akan selalu tunduk dengan orang yang memiliki modal besar. "Sekarang kalau kekuatan negara tidak bisa, kita akan tunduk terus, sampai kapan pun," lanjutnya.
Menurutnya pemerintah memiliki kekuasaan yang lengkap mulai dari sektor hulu maupun hilir. Sebetulnya mudah untuk mengatur para pengusaha tersebut.
"Sekarang apakah negara mau diatur oleh orang lain, atau mengatur dirinya seusai keinginan negara?" pungkasnya.
Kebijakan pemerintah untuk menangani masalah minyak goreng selalu kalah di tengah jalan. Memberikan harga murah stok barang menghilang, namun ketika harga dilepas pasar stok barang banyak.
Padahal dari sisi produksi CPO sendiri tidak terjadi kendala apa pun yang memengaruhi produktivitas dari buah kelapa sawit itu sendiri. Jika seharusnya dari sisi produksi tidak menemukan masalah, artinya ada yang salah dari sisi distribusi atau konsumsi.
(uka)
Explore More